Chapnews – Nasional – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas dan nyata terhadap Israel. Seruan ini muncul menyusul insiden tragis yang menewaskan tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, serta melukai lima lainnya. Said menegaskan, tragedi ini harus menjadi momentum bagi dunia internasional untuk menunjukkan keberanian dalam menjaga perdamaian global dan memastikan PBB tetap berfungsi sebagai penegak perdamaian.
Dalam keterangannya yang diterima chapnews.id pada Jumat (3/4), Said Abdullah menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya para prajurit bangsa. "Kita berduka atas delapan korban prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian atas nama PBB di Lebanon. Tiga prajurit kita meninggal dan lima orang mengalami luka-luka," ujarnya, menekankan pentingnya perlindungan bagi pasukan perdamaian yang bertugas di zona konflik.
Menurut Said, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ia menyoroti bahwa sejak Oktober 2024, tentara Israel telah melakukan setidaknya 25 kali serangan terhadap properti dan personel pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Rangkaian insiden ini, lanjutnya, menunjukkan adanya impunitas terhadap tindakan militer Israel, termasuk yang terjadi di Jalur Gaza, Palestina.
"Terbunuhnya tiga orang prajurit TNI dan lima lainnya luka-luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel sebagai pembuktian organisasi ini masih berfungsi," tegas Said. Ia menilai respons dunia internasional selama ini belum cukup kuat untuk menghentikan berbagai pelanggaran kemanusiaan yang terus berulang.
Melalui Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Sekjen PBB, serta seluruh bangsa-bangsa, Said menyerukan sejumlah langkah konkret. Ia secara spesifik mendesak Dewan HAM PBB atau negara-negara berdaulat untuk menyeret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atas empat kategori kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma: genosida (Pasal 6), kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7), kejahatan perang (Pasal 8), dan kejahatan agresi.
PDIP, kata Said, juga menuntut pertanggungjawaban langsung dari Israel atas gugurnya prajurit TNI. Ini mencakup pengakuan atas tindakan penyerangan, permintaan maaf resmi di forum PBB, dan kesediaan untuk bertanggung jawab melalui mekanisme peradilan ICC. Lebih jauh, Said menyerukan negara-negara di dunia untuk memutuskan hubungan diplomatik dan kerja sama dengan Israel, mengisolasi negara tersebut dari komunitas internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Said menyinggung pentingnya implementasi solusi dua negara, Palestina dan Israel, sebagai entitas berdaulat. Ia merujuk pada sidang Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 yang telah mengadopsi sikap tersebut, dengan dukungan 142 dari 193 negara anggota. "Sekjen dan Dewan Keamanan PBB harus sesegera mungkin melaksanakan keputusan ini," pungkasnya. Said menambahkan, langkah ini krusial untuk mengantisipasi tindakan Israel yang ia sebut berdiri di atas "doktrin terkutuk" yang mengklaim sebagai bangsa terpilih dan berhak atas perluasan kekuasaan di wilayah tersebut.
