Ribuan Korban Bencana Sumatra Segera Punya Rumah Baru!

Oleh: Rohman Wibowo

Jum’at, 24 Juli 2026 | 21:40 WIB

Chapnews – Ekonomi – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menyiapkan lahan seluas hampir 200 hektare untuk pembangunan hunian tetap bagi ribuan keluarga yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Inisiatif besar ini tersebar di tiga provinsi utama: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan kapasitas total yang mampu menampung ribuan unit rumah layak huni.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengonfirmasi bahwa proses persiapan pembangunan hunian tetap ini terus berjalan lancar. Ia menargetkan konstruksi fisik dapat dimulai pada bulan September 2026.

"Kami telah melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah memasuki tahap akhir. Kami siap untuk memulai pembangunan pada bulan September mendatang," ujar Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima chapnews.id pada Jumat (24/7/2026).

Maruarar juga menekankan pentingnya kriteria ketat dalam pemilihan lokasi. "Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih dalam proses pengadaan, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana di masa depan, memiliki kepastian hukum yang jelas, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum. Ini krusial agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik dan nyaman," tambahnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian PKP, alokasi lahan di ketiga provinsi tersebut adalah sebagai berikut:

• Provinsi Aceh: Telah disiapkan 45 lokasi dengan total luas mencapai 156,13 hektare. Area ini diperkirakan mampu menampung sebanyak 6.220 unit hunian tetap.
• Sumatera Utara: Pemerintah menyediakan 4 lokasi dengan luas total 20,68 hektare. Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan 919 unit hunian.
• Sumatera Barat: Disiapkan 5 lokasi seluas 21,40 hektare, yang memiliki kapasitas untuk membangun 813 unit hunian.

Maruarar kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap lokasi pembangunan hunian tetap berada di kawasan yang benar-benar aman dari risiko bencana. Selain itu, aspek legalitas lahan dan kedekatan dengan fasilitas publik esensial seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan pusat pelayanan masyarakat lainnya menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi para korban bencana secara menyeluruh.