BLU Energi: Janji Efisiensi atau Ancaman Birokrasi Baru?
Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Wacana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi kembali mencuat, namun bukan tanpa pro dan kontra. Sejumlah pakar menyoroti potensi skema ini menciptakan lapisan birokrasi baru dan memperbesar celah intervensi pemerintah dalam pengelolaan energi nasional. Menurut laporan yang diterima chapnews.id pada Selasa (1/9/2026), kekhawatiran ini menjadi fokus utama diskusi di kalangan praktisi dan akademisi, yang mendesak adanya kajian mendalam agar penerapannya tetap memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) sekaligus Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development – Universitas Indonesia (RESSED UI), Ali Ahmudi, menegaskan bahwa karakteristik sektor energi yang padat modal dan teknologi menuntut adanya kepastian investasi, efisiensi operasional, transparansi, efektivitas tata kelola, serta profesionalisme tinggi. Ia khawatir, jika terlalu banyak fungsi komersial dimasukkan ke dalam skema BLU, proses pengambilan keputusan berpotensi menjadi lebih birokratis dan kurang responsif terhadap dinamika pasar yang cepat berubah.
Kondisi ini, menurut Ali, akan sangat kontraproduktif terhadap upaya mewujudkan tata kelola energi berkelanjutan yang profesional dan responsif terhadap dinamika pasar. "Jangan sampai BLU justru menjadi lapisan birokrasi baru yang membuat pengelolaan energi semakin kompleks dan tidak efisien," ujar Ali, menegaskan pandangannya.
Ia menekankan bahwa sektor energi membutuhkan entitas yang lincah, profesional, dan memiliki akuntabilitas yang jelas, bukan sekadar struktur tambahan yang berpotensi memperpanjang rantai pengambilan keputusan.
Lebih lanjut, Ali juga menyoroti bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan yang menjadi ciri khas BLU tidak serta-merta menjamin terciptanya efisiensi. Tanpa kerangka desain kelembagaan dan pengawasan yang kuat, ia khawatir BLU justru dapat bergeser fungsi menjadi instrumen untuk memperluas intervensi pemerintah dalam aktivitas bisnis energi yang seharusnya dikelola berdasarkan prinsip keekonomian dan profesionalisme.
Oleh karena itu, jika pembentukan BLU energi memang menjadi keniscayaan, kajian mendalam dan komprehensif mutlak diperlukan. Tujuannya adalah memastikan penerapannya tetap memenuhi prinsip keadilan, keberlanjutan, serta tidak mengorbankan efisiensi dan profesionalisme yang sangat dibutuhkan dalam mengelola sumber daya energi nasional.
