Chapnews – Ekonomi – Rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang akan mengelola pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik nasional menuai sorotan tajam. Para ahli mengingatkan, skema ini harus benar-benar mampu menjamin kelancaran operasional pembangkit, bukan sebaliknya justru menciptakan kerumitan yang berpotensi mengganggu pasokan listrik.
Peneliti Energi Alpha Research, Ferdy Hasiman, menegaskan bahwa tujuan efisiensi yang diusung BLU tidak boleh mengorbankan keandalan sistem kelistrikan. Menurutnya, kajian komprehensif sangat diperlukan agar mekanisme baru ini tidak menjadi bumerang bagi stabilitas energi nasional. "Pengadaan batu bara tidak bisa hanya dilihat dari sisi harga dan mekanisme pembelian," katanya dalam pernyataannya.
Ferdy menjelaskan, pengadaan batu bara jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan harga dan proses pembelian. "Kualitas, spesifikasi teknis, volume yang tepat, ketepatan waktu pengiriman, hingga karakteristik unik dari setiap jenis pembangkit listrik harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pasokan," ujarnya, menekankan pentingnya detail dalam setiap aspek pengadaan.
Oleh karena itu, Ferdy mendesak adanya kejelasan pembagian kewenangan antara BLU yang baru dibentuk dengan para pengelola pembangkit listrik. Ketidakjelasan peran dapat memicu tumpang tindih tanggung jawab, yang pada akhirnya berujung pada keterlambatan pasokan atau ketidaksesuaian spesifikasi saat pembangkit membutuhkan jenis batu bara tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem kelistrikan nasional sangat bergantung pada fleksibilitas dan keandalan pasokan. Mekanisme pengadaan batu bara melalui BLU harus dirancang agar mampu merespons secara cepat terhadap perubahan kebutuhan operasional pembangkit, serta mengatasi potensi gangguan pasokan yang bisa terjadi kapan saja tanpa diduga.
Dengan demikian, keberhasilan BLU Batu Bara dalam mewujudkan efisiensi sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik akan sangat bergantung pada perancangan mekanisme yang matang dan mempertimbangkan setiap detail operasional. Tanpa kajian mendalam, niat baik untuk efisiensi justru berisiko menimbulkan tantangan baru bagi ketahanan energi Indonesia, demikian pungkasnya.
