Chapnews – Nasional – Akhir tahun 2025 di Pulau Sumatra ditutup dengan tragedi memilukan. Bencana hidrometeorologi parah, mulai dari banjir bandang hingga tanah longsor, secara sporadis melanda tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Musibah yang puncaknya terjadi pada 25 dan 26 November ini tidak hanya merenggut lebih dari seribu nyawa, tetapi juga membuat jutaan warga mengungsi dan menyisakan kerusakan infrastruktur yang masif.
Sungai-sungai meluap deras, menenggelamkan permukiman warga. Air bah yang menerjang juga membawa serta tumpukan kayu-kayu gelondongan, menguatkan dugaan adanya aktivitas pembalakan hutan ilegal. Tak hanya itu, bukit-bukit longsor memutus akses jalan vital, mengisolasi banyak daerah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 30 Desember mencatat, 1.141 orang meninggal dunia, 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, dan hampir 2.000 fasilitas umum rusak parah akibat bencana ini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya awalnya menjelaskan bahwa cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar menjadi pemicu utama bencana yang terjadi sejak 24 November tersebut. Bahkan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebutkan adanya operasi modifikasi cuaca untuk meredakan dampaknya.
Namun, pandangan ini segera mendapat sanggahan dari berbagai pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Para pegiat lingkungan menilai, bencana dahsyat ini bukan semata fenomena alam, melainkan diperparah oleh masifnya alih fungsi lahan dan deforestasi di wilayah hulu. Belakangan, Seskab Teddy sendiri mengakui bahwa faktor kerusakan lingkungan turut memperparah dampak bencana. "Penyebab bencana ini jadi perhatian juga dan selain cuaca ekstrem. Tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana," ujarnya pada Rabu (3/12), seperti dilansir chapnews.id.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin bahkan lebih tegas. Saat menyerahkan uang Rp6,6 triliun hasil penindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada negara, ia menyatakan bahwa banjir dan longsor di Sumatra bukan fenomena alam biasa. Berdasarkan klarifikasi Satgas PKH dan analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, ditemukan korelasi kuat antara alih fungsi lahan masif di hulu daerah aliran sungai dengan curah hujan tinggi, yang menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi dan peningkatan tajam aliran air permukaan. Satgas PKH telah mengidentifikasi 27 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana ini dan akan melanjutkan investigasi.
Sejak hari pertama bencana, seluruh unsur di lapangan, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, hingga BNPB daerah, telah bergerak cepat melakukan penanganan. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali meninjau langsung daerah terdampak dan memimpin rapat terbatas kabinet. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana ini tanpa bantuan internasional, dan menolak penetapan status bencana nasional. "Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional, kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna (15/12), seraya memastikan prioritas anggaran dan sumber daya nasional dikerahkan penuh.
Pemerintah juga menyiapkan 44.045 unit hunian sementara (huntara) bagi para korban, dengan target pembangunan rampung dalam satu bulan di beberapa lokasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp60 triliun dalam APBN 2026 untuk pemulihan. Tak hanya itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah menyegel tujuh perusahaan yang diduga kuat berkontribusi terhadap bencana. "Ini adalah pesan keras: Lingkungan bukan untuk dikorbankan. Kami akan mengejar setiap pelanggaran hingga ke akarnya demi memastikan hak rakyat atas lingkungan yang sehat dan aman tetap terjaga," tegas Hanif.
Melihat skala kerusakan dan jumlah korban, desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional terus menguat. Beberapa kepala daerah di Aceh bahkan mengaku tidak sanggup lagi menangani bencana sendirian. Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang beranggotakan tokoh-tokoh nasional seperti Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Franz Magnis-Suseno, Gomar Gultom, Kardinal Ignatius Suharyo, hingga Lukman Hakim Saifuddin, secara eksplisit menyatakan bahwa tragedi kemanusiaan ini patut dinyatakan sebagai Bencana Nasional, mengingat kelumpuhan aktivitas sosial dan ekonomi di banyak wilayah.
Dengan penanganan yang masih berlangsung dan investigasi terhadap penyebab kerusakan lingkungan yang terus berjalan, bencana akhir tahun 2025 di Sumatra menjadi pengingat pahit akan dampak sinergi antara cuaca ekstrem dan kerusakan ekosistem yang tak terkendali. Pemerintah berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab demi menjaga lingkungan yang sehat dan aman bagi rakyat.
