Chapnews – Ekonomi – Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuatnya untuk mempertahankan batas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini akan tetap dijaga ketat, kecuali Indonesia menghadapi situasi darurat berskala besar, demi memberikan kepastian kepada pasar dan investor global mengenai disiplin fiskal pemerintah.
Pemerintah saat ini berupaya keras memastikan defisit APBN 2026 tidak melampaui 3 persen, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Langkah ini semakin krusial di tengah gejolak global, khususnya konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia, mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah efisiensi anggaran guna menjaga defisit tetap terkendali.
Berikut chapnews.id merangkum beberapa poin penting terkait kebijakan defisit APBN 3% yang tidak akan diubah kecuali dalam kondisi darurat:
1. Komitmen Tegas Prabowo Jaga Defisit APBN
Presiden Prabowo Subianto secara lugas menyatakan bahwa aturan batas defisit 3% merupakan instrumen vital dalam pengelolaan keuangan negara. "Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita," kata Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Senin (16/3/2026). Ia menambahkan, "Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19. Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya." Penegasan ini memberikan sinyal kuat kepada investor tentang stabilitas kebijakan fiskal Indonesia.
2. Menolak Pertumbuhan Berbasis Utang Masif
Prabowo menolak gagasan pertumbuhan ekonomi yang didorong melalui penambahan utang secara masif. Ia menekankan prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh sejak dini dalam mengelola pengeluaran negara. "Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan," tegasnya. Filosofi ini menjadi landasan dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan menghindari risiko krisis di masa depan.
3. Efisiensi Anggaran Respons Gejolak Global
Sebagai respons atas pecahnya konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia, pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran. Keputusan ini diambil guna memastikan defisit APBN tetap disiplin di bawah ambang batas 3 persen. Langkah proaktif ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan eksternal dan menjaga kesehatan fiskal negara.
4. Optimisme pada Sumber Daya Domestik dan Energi Alternatif
Meskipun menyadari banyak negara Uni Eropa mulai meninggalkan target defisit ketat, Prabowo memilih agar Indonesia tetap pada jalur disiplin. Ia pun optimis bahwa penguatan sumber daya alam dan energi alternatif seperti biofuel dan panas bumi akan membawa Indonesia pada titik efisiensi tinggi dalam dua tahun ke depan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
