Chapnews – Nasional – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, secara lugas meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk segera bertindak cepat mengendalikan melambungnya harga komoditas vital seperti cabai merah, cabai besar, dan bawang merah. Kenaikan harga ini, menurutnya, adalah dampak langsung dari pasokan yang menipis di berbagai wilayah.
Desakan tegas ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang juga dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta Sosialisasi Jaminan Produk Halal. Pertemuan penting ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, pada Senin (13/4).
"Jika masyarakat kita, masyarakat Bapak-Ibu [Pemda] sekalian di daerah, yang memang gemar mengonsumsi cabai, cobalah berusaha, coba pikirkan, harus ada rasa tanggung jawab sedikit," ujar Tomsi, menyentil kesadaran Pemda akan kebutuhan dasar warganya.
Tomsi secara khusus menginstruksikan Pemda untuk menggalakkan gerakan menanam komoditas-komoditas tersebut. Ia menekankan bahwa varian cabai dan bawang merah relatif mudah dibudidayakan, sehingga gerakan tanam mandiri dapat menjadi solusi efektif. Ia juga menyoroti bahwa ketersediaan komoditas ini kerap menjadi "masalah laten" yang terus berulang. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang terstruktur dan berkelanjutan sangat krusial agar persoalan serupa tidak kembali muncul di kemudian hari.
Berdasarkan data terbaru Kementerian Pertanian per April tahun ini, beberapa daerah mengalami defisit produksi cabai rawit dan cabai merah. Wilayah di Tanah Papua, Pulau Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatera dilaporkan menjadi area dengan defisit terparah.
Menyikapi kondisi ini, Tomsi mengingatkan jajaran Pemda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memaksimalkan upaya mitigasi dan pengendalian. "Kita sudah melakukan 163 kali rapat [pengendalian inflasi], nah kami sangat berharap kesadaran teman-teman kepala daerah dan jajarannya [untuk melakukan langkah pengendalian]," tambahnya.
Lebih lanjut, Pemda yang menghadapi defisit produksi komoditas diwajibkan untuk segera berkoordinasi dengan daerah yang memiliki surplus. Selain itu, koordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian juga menjadi kunci untuk menemukan solusi komprehensif atas persoalan pasokan ini.
"Teman-teman kepala dinas, pimpinan kepala daerah atau yang mewakili, tolong ini dicatat, silakan peluang ini dimanfaatkan dengan baik. Kalau sudah ada peluang tidak dimanfaatkan juga, nah ini berarti keterlaluan ya," pungkas Tomsi dengan nada peringatan keras, menegaskan pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.
