Chapnews – Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara mengenai maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Tito secara tegas menyinggung sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebagai salah satu faktor yang mungkin tidak selalu menghasilkan pemimpin berkualitas. "Yang milih siapa? Rakyat, ya kan," ujar Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (13/4), menyoroti ironi di balik fenomena ini.
Menurut Tito, fenomena berulang OTT ini mengindikasikan adanya masalah yang lebih mendasar dan sistematis. Ia mempertanyakan apakah mekanisme rekrutmen melalui pilkada langsung memang menjamin terpilihnya pemimpin yang berintegritas. "Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," jelasnya.
Mantan Kapolri ini juga menyoroti berbagai aspek lain seperti kesejahteraan, moral hazard, dan integritas yang turut berkontribusi pada masalah ini. Namun, ia menekankan bahwa akar persoalan terletak pada sistem. "Ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya, kan ada problem yang sistematis. Ada problem mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung," tambahnya.
Tito mengakui bahwa pilkada langsung memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sisi negatif yang signifikan. Salah satu yang paling disorot adalah biaya politik yang mahal. "Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," pungkasnya.
Sebagai informasi, KPK belakangan ini gencar melakukan OTT terhadap pejabat daerah. Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah penangkapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026. Peristiwa ini semakin memperkuat argumen Mendagri Tito mengenai perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem rekrutmen pemimpin daerah.
