Chapnews – Nasional – Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini mengungkapkan sebuah usulan krusial yang berpotensi mengubah lanskap pembangunan Provinsi Aceh. Dalam rapatnya dengan Komisi II DPR RI, Tito membeberkan adanya dorongan kuat untuk memperpanjang masa berlaku dana otonomi khusus (otsus) bagi Aceh, yang sesuai regulasi akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.
Usulan ini tidak hanya sebatas perpanjangan waktu, melainkan juga mencakup peninjauan kembali besaran alokasi dana. Sebagaimana diketahui, skema dana otsus Aceh telah berjalan sejak 2008 dengan durasi 20 tahun. Pada 15 tahun pertama (2008-2022), Aceh menerima 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, memasuki periode 2023-2027, persentasenya menurun menjadi 1 persen DAU.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rasionalisasi di balik usulan perpanjangan dan penambahan dana ini sangat mendasar. Ia menyoroti bahwa Provinsi Aceh masih menghadapi tantangan signifikan terkait kesejahteraan masyarakat. "Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional," ungkap Tito. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbaikan, angkanya masih berada di bawah capaian nasional, mengindikasikan kebutuhan berkelanjutan akan dukungan finansial khusus.
Tito juga membandingkan situasi Aceh dengan Provinsi Papua, yang mendapatkan perpanjangan dana otsus sebesar 2,25 persen hingga tahun 2041. "Mereka (Aceh) mengharapkan otsus ini diperpanjang dan dananya, kalau tidak bisa sama seperti Papua, setidaknya kembali ke 2 persen," jelas Tito, mengutip aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat Aceh.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan kondisi Aceh yang kini tengah berjuang memulihkan diri dari serangkaian bencana alam. Banjir dan tanah longsor parah yang melanda pada November lalu telah menyebabkan kerusakan masif. Sebagai Ketua Satuan Tugas penanganan bencana, Tito memperkirakan bahwa proses pemulihan menuju kondisi normal fungsional memerlukan waktu setidaknya dua hingga tiga bulan ke depan, namun pemulihan total bisa memakan waktu hingga tiga tahun.
Kerusakan infrastruktur akibat bencana tersebut sangat parah, meliputi jembatan, ruas jalan, dan fasilitas pendidikan yang hancur. Puluhan ribu rumah warga dilaporkan rusak atau bahkan hilang, serta puluhan sungai memerlukan normalisasi. Tito menggambarkan tantangan berulang yang dihadapi Aceh, "Meskipun di tengah-tengah perbaikan dari berbagai sekolah yang rusak, lumpur dan lain-lain, pimpinan kami sampaikan bahwa enggak mudah karena bulan lalu juga banjir lagi. Yang sudah dibersihkan di Pidie Jaya banjir lagi. Di Tapanuli Tengah sudah bersih banjir lagi, kemudian mengungsi lagi."
Melihat kompleksitas permasalahan dan tantangan pemulihan yang dihadapi Aceh, Mendagri Tito Karnavian secara pribadi menyatakan dukungannya terhadap usulan perpanjangan dana otsus. "Ini mungkin salah satu pendorong kalau menurut kami perlu adanya dana otsus ini diperpanjang di Aceh dan kalau memang kemampuan fiskal negara memungkinkan, mungkin dikembalikan ke 2 persen, saran kami," pungkasnya, menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pemulihan Aceh.
