Chapnews – Nasional – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, yang mulai berlaku sejak Rabu (10/6). Mufti menyoroti langkah ini yang dinilai tidak hanya diambil di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih tertekan, tetapi juga karena minimnya transparansi dan sosialisasi yang memadai.
Menurut Mufti, kenaikan harga yang cukup signifikan tersebut terjadi secara tiba-tiba, tanpa disertai penjelasan utuh kepada publik. "Kenaikan ini mengejutkan banyak pihak, karena tidak ada sosialisasi yang memadai, apalagi penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat," tegas Mufti saat dihubungi oleh chapnews.id.
Ia menambahkan, bahkan lembaga legislatif seperti Komisi VI DPR, yang merupakan mitra pemerintah di sektor energi, tidak pernah mendapatkan informasi awal maupun diajak berdiskusi terkait keputusan krusial ini. Pola komunikasi yang minim ini, kata Mufti, bukanlah hal baru dan telah berulang kali menjadi sorotan serta kritikan dari pihaknya.
Mufti menekankan bahwa BBM bukan sekadar komoditas biasa bagi masyarakat. Lebih dari itu, BBM adalah instrumen vital yang secara langsung memengaruhi biaya transportasi, operasional usaha, rantai distribusi barang, hingga pada akhirnya menentukan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan BBM, menurutnya, harusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan empati terhadap kondisi riil rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Mufti juga menyinggung video viral berjudul ‘My Little Bolu Ketan’ yang menampilkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia menafsirkan video tersebut bukan semata pujian, melainkan representasi harapan tulus dari masyarakat agar pemerintah lebih hadir, bekerja keras, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali.
Mendesak pemerintah dan Pertamina, Mufti meminta agar segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai alasan di balik kenaikan harga tersebut. Ia juga menuntut adanya paparan mengenai langkah-langkah konkret yang akan disiapkan untuk melindungi masyarakat dari dampak lanjutan yang mungkin timbul akibat kenaikan harga BBM.
"Masyarakat sering kali merasa kecewa bukan hanya karena harga naik, tetapi karena mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak diberikan penjelasan yang memadai," pungkas Mufti. Ia menambahkan, perubahan harga yang mendadak di tengah daya beli yang masih lemah dan tantangan usaha yang berat hanya akan memperparah kondisi ekonomi rakyat.
