Chapnews – Nasional – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyerukan sebuah transformasi fundamental dalam pendidikan kepemimpinan. Menurutnya, pengembangan kompetensi tidak lagi cukup hanya berkutat pada aspek administratif. Sebaliknya, pendidikan kepemimpinan harus menjadi katalisator perubahan pola pikir yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara signifikan.
Penegasan ini disampaikan Tomsi saat secara resmi melepas para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan I Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026. Acara pelepasan berlangsung di Gedung F Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (2/7). Ini menandai komitmen Kemendagri dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Tomsi menjelaskan bahwa setiap tingkatan pendidikan kepemimpinan membawa esensi dan target pencapaian yang krusial. Bekal ini mutlak diperlukan bagi para peserta untuk menghadapi lanskap masyarakat yang terus berevolusi, menjadi semakin maju, kritis, dan cerdas. Konsekuensinya, kompleksitas persoalan pelayanan publik pun turut meningkat, menuntut pendekatan yang lebih inovatif.
"Pergeseran cara berpikir adalah inti dari setiap jenjang pendidikan," ujar Tomsi. Ia menguraikan bahwa pola pikir yang sebelumnya cenderung sektoral dan parsial harus bertransformasi menjadi pendekatan yang lebih cerdas, strategis, sistemik, terstruktur, dan holistik. Ini adalah prasyarat untuk memecahkan masalah pelayanan yang multidimensional.
Lebih lanjut, Tomsi menegaskan bahwa perubahan ini juga harus tercermin dalam gaya kepemimpinan. Orientasi kerja yang semula hanya terfaku pada penyelesaian tugas rutin, kini harus bergeser menjadi fokus utama pada pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menekankan, orientasi ini wajib diiringi dengan kegigihan dan dedikasi tinggi demi mencapai hasil yang maksimal dan berdampak nyata.
"Kita harus senantiasa mengedepankan pemikiran untuk memberikan yang terbaik," tambahnya. Apabila ditemukan hambatan atau regulasi yang kurang mendukung, para pemimpin diharapkan proaktif dalam menyumbangkan saran perbaikan demi kelancaran dan efektivitas pelayanan.
Tomsi kemudian memaparkan tujuh ekspektasi fundamental masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang harus menjadi pedoman bagi setiap aparatur:
- Cepat dan Mudah: Proses pelayanan yang efisien dan tidak berbelit-belit.
- Ramah, Sopan, dan Menghargai: Sikap petugas yang humanis dan menghormati setiap warga.
- Berintegritas dan Bebas Pungli: Pelayanan yang jujur, transparan, dan bersih dari praktik korupsi.
- Profesional dan Kompeten: Aparatur yang memiliki keahlian dan kapasitas mumpuni.
- Responsif: Cepat tanggap dalam menanggapi aduan dan permasalahan masyarakat.
- Adil dan Tidak Diskriminatif: Pelayanan yang setara bagi semua tanpa memandang latar belakang.
- Kebijakan dan Program Bermanfaat: Inisiatif pemerintah yang benar-benar menyentuh kebutuhan dan memberikan dampak positif.
Mengingat tingginya ekspektasi tersebut, Tomsi mengingatkan pentingnya setiap aparatur memiliki pegangan kuat berupa nilai-nilai dan prinsip yang menjadi landasan dalam setiap tindakan. "Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus berlandaskan pada pegangan yang kokoh," tegasnya. Ia juga menggarisbawahi bahwa setiap kemampuan dan kesempatan yang diemban oleh aparatur adalah sebuah amanah besar, yang tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ia meyakini, pengabdian yang dilakukan dengan sepenuh hati dan kesungguhan akan menjadi jalan pembuka bagi datangnya keberkahan. "Ketika kita mengerahkan segenap tenaga dan pikiran siang dan malam untuk pekerjaan ini, di situlah pintu rahmat Tuhan akan terbuka lebar," pungkasnya, memberikan motivasi spiritual bagi para peserta.
Turut hadir dalam acara penting ini adalah Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono; Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara LAN RI, Army Winarti; serta seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan I Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026 yang siap mengemban misi pelayanan prima.
