Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan sebuah inisiatif strategis yang krusial. RUU ini dirancang untuk memperkokoh ketahanan ekonomi nasional, memperluas akses pembiayaan bagi pembangunan, serta memantapkan posisi Indonesia di panggung ekonomi global. Purbaya melihat RUU PFII sebagai lompatan besar yang akan mendorong Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8 persen.
Menurut Purbaya, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara sekaligus anggota aktif G20, sudah saatnya Indonesia memiliki pusat keuangan internasional yang tidak hanya mandiri dan kredibel, tetapi juga berintegritas tinggi serta mampu bersaing di kancah global. Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat membacakan pendapat akhir pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026).
Purbaya lebih lanjut menjelaskan bahwa kehadiran PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menggeser peran sistem keuangan domestik yang telah berjalan. Sebaliknya, PFII akan berfungsi sebagai pelengkap yang membawa ekosistem keuangan berstandar internasional, memperkaya lanskap finansial Indonesia.
Salah satu pilar utama yang menopang UU PFII, papar Purbaya, berfokus pada peningkatan akses modal dan investasi. Tujuannya adalah menarik arus modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) maupun investasi portofolio, sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Langkah ini dinilai fundamental untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional, sebuah prasyarat untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Apabila perekonomian nasional dapat berkembang lebih besar dan tumbuh lebih cepat, ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," jelas Purbaya. Ia menambahkan, inisiatif ini juga akan menciptakan basis pajak baru dan memperluas peluang penciptaan lapangan kerja. Hal ini merupakan dampak berganda dari ketersediaan sumber pembiayaan jangka panjang baru dari dunia internasional yang akan mendukung pemerataan pembangunan nasional.
