Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan revolusioner yang akan mengubah sistem rantai pasok dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dalam arahan tegasnya, Zulhas, sapaan akrabnya, mewajibkan setiap unit SPPG untuk memprioritaskan penyerapan bahan baku dari sumber-sumber lokal di wilayah operasionalnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak main-main, dengan ancaman sanksi administratif berjenjang hingga penutupan operasional bagi unit yang membandel.
Kebijakan ini, terang Menko Zulhas, bukan tanpa alasan. Ia menitikberatkan pentingnya aturan rantai pasok dalam pelaksanaan program prioritas nasional agar benar-benar memberikan dampak ekonomi langsung dan signifikan bagi masyarakat perdesaan. Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih akan menjadi tulang punggung dalam menyelaraskan kebutuhan SPPG.
"Saya sudah membuat aturan tegas. SPPG tidak boleh membeli pasokan dari luar usaha yang ada di desa itu," tegas Zulhas dalam seminar nasional tentang Koperasi Desa Merah Putih di Maluku Utara, Rabu (5/8/2026). Ia menambahkan, "Jika melanggar, sanksi mulai dari Surat Peringatan (SP) 1, SP2, SP3, hingga penutupan operasional bisa diberlakukan. Jadi, SPPG mutlak harus membeli dari Kopdes, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), atau usaha desa lainnya yang berada di desa yang bersangkutan."
Lebih lanjut, Zulhas mengklaim bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai pilar infrastruktur ekonomi kerakyatan yang memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai pengendali distribusi seluruh bantuan pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, hingga bantuan beras. Kedua, Kopdes berperan sebagai pembeli atau off-taker yang menjamin hasil produksi para petani dan nelayan lokal memiliki kepastian pasar, sehingga tidak ada lagi produk yang tidak terserap.
Dengan kebijakan ini, diharapkan program pemenuhan gizi nasional tidak hanya mencapai tujuannya dalam meningkatkan nutrisi masyarakat, tetapi juga secara simultan menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa, menciptakan kemandirian ekonomi, dan mengurangi disparitas pendapatan. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap program nasional memiliki efek domino positif hingga ke akar rumput.
