Chapnews – Nasional – Yogyakarta – Sebuah kisah yang menguak paradoks data kesejahteraan nasional datang dari Timbul (49), seorang pengemudi becak motor yang sehari-hari mengais rezeki di kawasan ikonik Malioboro, Kota Yogyakarta. Ia terperangah saat mengetahui dirinya mendadak masuk kategori desil 9 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah kelompok yang secara relatif dianggap memiliki tingkat kesejahteraan tinggi. Ironisnya, realitas hidup Timbul jauh dari gambaran tersebut.
Warga Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo, DIY ini adalah seorang orang tua tunggal yang berjuang keras menghidupi keluarganya. Penghasilan bersihnya dari mengayuh becak motor seringkali tak lebih dari Rp50 ribu per hari. Bahkan, tak jarang ia pulang tanpa membawa sepeser pun. "Saya cuma sopir betor, kok bisa masuk desil 9?" keluhnya, mengungkapkan kebingungan atas data yang sangat kontras dengan kondisi ekonominya. Rumah yang ia tinggali pun merupakan warisan orang tua yang rencananya akan dibagi dengan enam saudaranya.
Terkuaknya Disparitas Data
Keterkejutan Timbul bermula sekitar dua pekan lalu. Putra bungsunya berhasil diterima di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui jalur mandiri, dengan biaya masuk mencapai Rp15 juta. Berharap mendapatkan keringanan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) atau beasiswa, Timbul dan anaknya berinisiatif mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) ke balai desa. Namun, saat dicek oleh Pak Lurah, data menunjukkan Timbul berada di desil 9.
Padahal, selama bertahun-tahun sebelumnya, Timbul selalu tercatat sebagai desil 1, kategori masyarakat miskin ekstrem atau 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sehingga ia rutin menerima berbagai bantuan sosial (bansos) pemerintah. "Lha kok bisa desil saya lebih tinggi dari Pak Lurah yang desil 8," ujarnya, masih tak habis pikir. Upaya Timbul untuk mencari penjelasan ke Program Keluarga Harapan (PKH) pun belum membuahkan hasil yang mencerahkan.
Intervensi dan Harapan Baru
Beruntung, kisah Timbul sampai ke telinga Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, yang langsung mendatangi kediamannya. Ambar menyatakan memahami kondisi riil Timbul dan berjanji akan berupaya menjangkau Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membenahi kategori desil yang dianggap meleset jauh.
Meski demikian, Timbul dan putranya tak tinggal diam. Demi pendidikan, mereka patungan dari uang saku dan tabungan untuk membayar separuh biaya masuk kuliah. "Mau enggak mau bayar dulu, daripada ketinggalan pelajaran," ungkap Timbul, menunjukkan kegigihannya. Ia tentu masih sangat berharap bantuan pemerintah, termasuk akses keringanan biaya pendidikan untuk putranya.
Penjelasan dari BPS dan Respons Pemerintah DIY
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, membenarkan telah mendengar persoalan Timbul. Endang menjelaskan bahwa DTSEN bersumber dari berbagai data dan melibatkan banyak tahapan serta pihak dalam proses pembentukannya. Ia menegaskan, perubahan data desil masih sangat memungkinkan apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan data sebelumnya. "Apabila masyarakat menemukan perubahan desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, hal tersebut dapat disampaikan melalui kanal yang telah disediakan untuk kemudian dilakukan verifikasi kembali," ujar Endang.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dari pusat menegaskan bahwa desil bukan ukuran kemiskinan absolut, melainkan menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Pemeringkatan ini turut mempertimbangkan kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar, kepemilikan aset, daya listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga disabilitas, yang dihitung menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT).
Menyikapi fenomena ini, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno, memastikan tidak akan mengabaikan warga yang data desilnya meleset dari kondisi nyata. Suyarno mengakui adanya banyak perubahan desil yang "kurang normal" dan berdampak pada penerimaan bansos.
"Dinas Sosial harus menyikapinya secara bijak dan tidak serta-merta menghentikan bantuan bagi keluarga yang desilnya naik. Secara internal sedang didiskusikan skema agar keluarga yang desilnya naik, namun kondisi riilnya belum berubah, tetap bisa menerima bansos," kata Suyarno. Petugas atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikerahkan untuk melakukan verifikasi faktual. Masyarakat juga diimbau untuk secara mandiri memastikan kelayakan penerimaan bantuan bansos melalui situs web resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.
Kasus Timbul menjadi cerminan kompleksitas pendataan kesejahteraan dan pentingnya validasi faktual agar bantuan pemerintah tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
