Chapnews – Nasional – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena yang ia sebut sebagai ‘deep state’ atau ‘raja kecil’ di lingkungan birokrasi pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam program "Presiden Prabowo Menjawab," menyoroti keberadaan pejabat yang merasa tak tersentuh oleh aturan dan kebijakan, bahkan oleh menteri sekalipun.
Prabowo menjelaskan, ia sering menemukan adanya direktur jenderal (dirjen) atau pejabat lain yang seolah-olah memiliki kekuasaan mutlak di institusinya. "Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh," ujar Prabowo, mengutip rilis Bakom RI.
Fenomena ‘raja kecil’ ini, menurut Prabowo, biasanya terjadi pada birokrat yang telah mengabdi puluhan tahun. Pengalaman panjang ini membuat mereka sangat menguasai seluk-beluk institusi, namun di sisi lain, juga bisa memunculkan resistensi terhadap perubahan atau arahan baru dari pimpinan. "Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil," tegasnya.
Ia mengakui bahwa keberadaan ‘deep state’ ini kerap menjadi penghambat koordinasi antar kementerian dan lembaga. Pejabat yang merasa sebagai ‘raja’ di wilayahnya sendiri cenderung tidak sinkron dengan kebijakan yang lebih luas, menciptakan hambatan dalam tata kelola pemerintahan.
Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa kritik ini tidak ditujukan kepada seluruh aparatur negara. Ia menekankan bahwa persoalan ini lebih pada oknum tertentu dan sistem yang memungkinkan praktik tersebut terjadi. "Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar," katanya, mengakui validitas pengamatan tersebut.
Di bawah kepemimpinannya, Prabowo berjanji tidak akan ada lagi pejabat birokrasi yang merasa kebal dari evaluasi atau tindakan. Seluruh aparat negara harus bekerja sesuai aturan dan arah kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, tanpa terkecuali. "Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable," pungkas Prabowo, menandakan komitmennya untuk menertibkan birokrasi demi pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
