Chapnews.id – Struktur kabinet baru di bawah kepemimpinan Presiden mulai menemui titik terang. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, akhirnya memberikan sinyal mengenai daftar kementerian teknis yang akan bernaung di bawah koordinasi kementerian koordinator yang baru saja dibentuk tersebut.
Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk memperkuat fokus pada pengolahan sumber daya alam di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (7/10/2026), Bahlil memberikan bocoran mengenai peta kekuatan kementerian yang akan bekerja di bawah komandonya.
Menurut Bahlil, dua instansi utama yang sudah dipastikan akan berada di bawah kendali Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kedua kementerian ini dianggap sebagai pilar utama dalam mengelola bahan mentah hingga proses penanaman modal untuk hilirisasi.
"Saya berikan sedikit bocoran, yang sudah pasti adalah Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Hal ini dikarenakan kedua instansi tersebut merupakan instrumen kunci dalam mencapai nilai tambah industri melalui hilirisasi," ujar Bahlil saat memberikan keterangan kepada awak media.
Namun, Bahlil tidak menutup kemungkinan adanya penambahan kementerian lain dalam struktur koordinasi tersebut. Ia mengisyaratkan bahwa Kementerian Perindustrian memiliki peluang besar untuk bergabung di bawah payung Kemenko Hilirisasi. Hal ini didasari oleh logika bahwa hilirisasi pada dasarnya adalah upaya mendorong proses industrialisasi secara masif.
"Mungkin juga Kementerian Perindustrian. Kalau kita bicara soal hilirisasi, maka kita sebenarnya sedang berbicara tentang industrialisasi. Jadi, kemungkinan ada satu atau dua kementerian lagi yang akan berkoordinasi langsung dengan kami," tambahnya.
Hingga saat ini, Bahlil mengakui bahwa proses pemetaan dan pembahasan mengenai daftar kementerian teknis tersebut belum mencapai kesepakatan seratus persen. Pemerintah masih melakukan penyesuaian agar koordinasi antarlembaga nantinya berjalan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan.
Terkait aspek manajerial dan keuangan, Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi belum memiliki anggaran operasional yang berdiri sendiri secara penuh. Mengingat ia memegang dua jabatan sekaligus, yakni sebagai Menteri Koordinator sekaligus Menteri ESDM, maka untuk sementara waktu anggaran kementerian koordinator tersebut masih menyatu dengan pagu anggaran Kementerian ESDM.
"Karena menterinya masih satu orang, maka untuk saat ini kami menggunakan anggaran dari Kementerian ESDM untuk menjalankan fungsi koordinasi tersebut," pungkas Bahlil.
Langkah pembentukan kementerian koordinator ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.
