Chapnews – Ekonomi – Pasar Mangga Dua, ikon belanja Jakarta, mendadak menjadi sorotan tajam Amerika Serikat. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) 2025 dalam laporannya menyebut pusat perbelanjaan tersebut sebagai sarang barang bajakan. Laporan tersebut secara gamblang menyatakan bahwa maraknya pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dagang, baik secara online maupun offline, menjadi masalah serius yang perlu ditangani serius.
USTR mendesak Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum. Kerja sama antar lembaga penegak hukum dan kementerian terkait dinilai krusial untuk membasmi praktik ilegal ini. Bukan hanya itu, AS juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap regulasi Indonesia terkait indikasi geografis dan perubahan pada Undang-Undang Paten 2016 melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Lebih lanjut, AS meminta Indonesia untuk merevisi UU Paten guna mengatasi masalah patentabilitas penemuan dan pengungkapan yang melibatkan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan melakukan pengecekan atas temuan tersebut dan memastikan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar, termasuk barang bajakan, akan diperketat. "Penyitaan barang-barang ilegal itu kan sudah dilakukan dua hari lalu, dan pengawasan akan terus berjalan," tegasnya.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN), Moga Simatupang, menambahkan bahwa penindakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan delik aduan. Artinya, pemegang merek harus melapor terlebih dahulu kepada pihak berwenang jika menemukan praktik pembajakan. Proses penindakan baru akan dimulai setelah laporan tersebut diterima. Kasus Pasar Mangga Dua ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya masalah pembajakan di Indonesia dan mendesak perlunya tindakan tegas dari pemerintah.
