Chapnews – Ekonomi – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, melontarkan peringatan keras terkait ancaman nyata perang dagang AS-China terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat sejak awal April 2025, dibalas Tiongkok dengan langkah serupa, memicu kekhawatiran akan fragmentasi ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia. Situasi ini, menurut Perry, tak bisa dianggap remeh.
"Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan merosot dari 3,2% menjadi 2,9% pada 2025," tegas Perry dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode April 2025 di Jakarta, Rabu (23/4/2025). Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi negara yang paling terpukul, namun dampaknya akan terasa secara global, termasuk di negara maju dan berkembang lainnya. Penurunan ekspor ke AS dan berkurangnya perdagangan internasional menjadi penyebab utama perlambatan ekonomi.
Dampaknya pun terasa di pasar keuangan global. Ketidakpastian meningkat, mendorong perilaku risk aversion di kalangan investor. Yield US Treasury turun, indeks dolar AS melemah, dan ekspektasi penurunan suku bunga acuan AS (Fed Funds Rate) menguat. Aliran modal global bergeser dari AS menuju aset aman di Eropa, Jepang, dan emas. Negara berkembang, termasuk Indonesia, berisiko mengalami aliran modal keluar yang berujung pada pelemahan nilai tukar Rupiah.
Menyikapi situasi ini, BI menekankan pentingnya penguatan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi eksternal Indonesia. Stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan harus dijaga, sembari mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 pun direvisi BI. Perry menyatakan, revisi ini disebabkan dampak langsung penurunan ekspor ke AS akibat kebijakan tarif AS, serta dampak tidak langsung dari penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang utama Indonesia, terutama Tiongkok. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diprediksi sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7-5,5%," pungkas Perry. Peringatan ini menjadi sinyal bahaya yang harus diwaspadai oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
