Chapnews – Nasional – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menanggapi santai petisi penolakan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto. Petisi yang telah ditandatangani lebih dari 5000 orang tersebut dianggapnya sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama. "Ada yang mendukung, ada yang menolak, itu biasa. Kita terima sebagai proses pembelajaran. Yang diusulkan kan manusia, bukan malaikat. Manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya," ujar Gus Ipul saat ditemui di SMA Tamanmadya IP Tamansiswa, Yogyakarta, Sabtu (3/5).
Gus Ipul menyatakan kesiapannya membuka ruang dialog publik terkait hal ini. Ia menegaskan bahwa proses pengusulan gelar pahlawan berawal dari usulan masyarakat, melalui jalur birokrasi yang panjang hingga akhirnya sampai ke Presiden. Soeharto sendiri dinilai berpeluang mendapatkan gelar tersebut setelah namanya dicabut dari TAP MPR 11/1998 terkait KKN.
Petisi yang dibuat akun Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto di change.org pada 8 April 2025, mengungkap tiga alasan utama penolakan. Pertama, pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa kepemimpinan Soeharto, seperti peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius, dan Mei 1998. Kedua, pelanggaran HAM lainnya. Ketiga, praktik KKN yang merajalela. "Selama 32 tahun kepemimpinannya, ia telah melakukan kekerasan terhadap warga sipil, pelanggaran HAM, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta praktik KKN," demikian petisi tersebut. Meskipun kontroversial, proses pengusulan gelar pahlawan tetap berlanjut, menunjukkan dinamika politik dan sejarah Indonesia yang kompleks.
