Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi memberlakukan kebijakan pembebasan bunga angsuran dan denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya meringankan beban finansial masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak di ibu kota. Kebijakan menguntungkan ini berlaku mulai 1 April hingga 31 Desember 2026.
Melalui inisiatif ini, para wajib pajak kini memiliki kesempatan emas untuk melunasi tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya atau melakukan pembayaran secara angsuran tanpa harus khawatir terbebani sanksi administratif berupa bunga atau denda. Ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi warga untuk menuntaskan kewajiban pajak mereka.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk dukungan pemerintah daerah kepada masyarakat. "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan berharga bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2 dengan beban yang jauh lebih ringan," ujar Morris Danny pada Minggu (26/7/2026), seperti dilansir dari chapnews.id.
Danny menambahkan, "Kami sangat menganjurkan seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas ini selama periode yang telah ditetapkan. Harapannya, kepatuhan pajak akan terus meningkat, dan pada gilirannya, pembangunan Jakarta dapat berjalan optimal demi kesejahteraan bersama."
Fasilitas pembebasan sanksi administratif PBB-P2 ini mencakup dua kategori utama yang sangat menguntungkan wajib pajak. Pertama, pembebasan bunga angsuran bagi wajib pajak yang memilih untuk membayar PBB-P2 secara angsuran dalam rentang waktu 1 April hingga 31 Desember 2026. Kedua, pembebasan denda keterlambatan pembayaran, yang ditujukan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun pajak sebelumnya dan ingin melunasinya tanpa dikenakan denda.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga menjadi stimulus positif bagi peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di ibu kota. Dengan memanfaatkan periode pembebasan ini, wajib pajak dapat menuntaskan kewajiban mereka tanpa beban tambahan, sekaligus berkontribusi langsung pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik di DKI Jakarta.
