Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Ambisi Indonesia untuk mencapai target Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2027 menghadapi tantangan serius. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengindikasikan bahwa rencana penerapan sanksi denda bagi truk ODOL belum dapat diimplementasikan dalam waktu dekat, berpotensi menunda pencapaian target tersebut.
Menurut Anggota BPJT Kementerian PUPR Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo, kunci penertiban truk ODOL terletak pada pembenahan sistem pengawasan di sektor hulu. Ini mencakup area vital seperti kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat distribusi barang.
Sony menjelaskan bahwa penerapan denda atau kenaikan tarif tol sebagai bentuk hukuman bagi truk ODOL secara prematur, tanpa menyelesaikan akar masalah di hulu, justru berisiko memicu persoalan baru. Salah satunya adalah potensi lonjakan inflasi di sektor logistik.
Ia menyoroti bahwa meskipun secara prinsip tidak ada masalah dengan kenaikan tarif tol dua hingga tiga kali lipat untuk truk ODOL, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar. "Permasalahannya adalah begitu banyak truk ODOL. Di jalan tol di Jawa saja jumlahnya sekitar 20 persen dari seluruh truk yang melintas," ujar Sony saat ditemui di Jakarta, seperti dikutip chapnews.id pada Kamis (23/7/2026).
Lebih lanjut, Sony memperingatkan bahwa jika sanksi tarif tol diberlakukan tanpa penertiban komprehensif di hulu, kendaraan logistik yang melanggar standar akan cenderung menghindari jalan tol. Mereka diperkirakan akan beralih menggunakan jalan nasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan beban pemeliharaan dan perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.
Ia menambahkan, "Kalau yang 20 persen ini kita kasih tarif lebih mahal, mereka akan keluar dari jalan tol dan membebani jalan nasional. Tol mungkin aman dari ODOL, tetapi yang hancur justru jalan nasional," tegasnya.
Oleh karena itu, Sony menekankan bahwa penerapan sanksi denda akan efektif dan tepat sasaran hanya jika sistem pengawasan telah berjalan optimal sejak titik awal distribusi barang. Tanpa fondasi pengawasan yang kuat di hulu, target Zero ODOL 2027 kemungkinan besar akan sulit tercapai.
