Chapnews – Nasional – Fenomena menurunnya minat calon siswa terhadap sekolah negeri telah mencapai titik kritis, memicu peringatan keras dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Organisasi ini mendesak pemerintah daerah dan pihak sekolah negeri untuk segera berbenah, menegaskan bahwa era sekolah negeri hanya menunggu pendaftar sudah berakhir.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa kondisi ini adalah "alarm keras" yang menuntut transformasi fundamental. "Sekolah negeri tidak bisa lagi sekadar mengandalkan statusnya sebagai institusi pemerintah dan pasif menunggu murid datang mendaftar," ujar Ubaid saat dihubungi pada Kamis (16/7). Menurutnya, institusi pendidikan negeri harus meningkatkan kualitas pelayanan, merapikan peta sebaran sekolah, serta menawarkan program yang relevan dengan kebutuhan anak-anak di era modern agar tidak semakin ditinggalkan.
Ubaid menyoroti pola pikir usang yang masih menjerat banyak sekolah negeri, yakni keyakinan bahwa "kami sekolah pemerintah, pasti nanti ada murid yang datang." Paradigma ini, kata Ubaid, telah membuat banyak institusi pendidikan negeri terlena, kurang aktif dalam promosi, dan minim inovasi program kegiatan siswa. Situasi ini sangat kontras dengan sekolah swasta yang jauh lebih proaktif dan agresif dalam strategi pemasaran sejak awal tahun ajaran.
Terutama di jenjang SD, Ubaid menyinggung menjamurnya Madrasah Ibtidaiyah swasta atau SD Islam/Kristen pinggiran yang menawarkan daya tarik yang sulit ditandingi. Sekolah-sekolah swasta ini, lanjutnya, menawarkan biaya yang relatif terjangkau, bahkan seringkali setara atau lebih efisien jika dibandingkan dengan "pengeluaran tak terlihat" di sekolah negeri seperti biaya seragam, buku, atau kegiatan ekstra.
"Orang tua kini mencari nilai tambah: kualitas pendidikan yang lebih tinggi, jam belajar yang lebih intensif, penekanan pada pendidikan karakter dan keagamaan, serta lingkungan yang lebih terpantau," jelas Ubaid. Ia menyimpulkan, dalam konteks ini, SD Negeri yang cenderung kaku dan hanya menawarkan ‘gratis seadanya’ secara otomatis kehilangan daya saing dan daya tawar di mata masyarakat.
Kenyataan pahit ini telah terlihat jelas memasuki tahun ajaran baru ini. Di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, misalnya, hanya dua siswa baru yang mendaftar di kelas satu. Meski demikian, para guru tetap menunjukkan semangat tinggi menyambut kedua murid tersebut saat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (13/7).
Situasi serupa terjadi di SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang hanya menerima tiga murid baru di tahun ajaran ini. Tidak hanya itu, di Kota Magelang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat setidaknya 24 SD di wilayah tersebut memiliki jumlah rombongan belajar di bawah 50 persen dari kuota yang tersedia.
Fenomena ini bukan sekadar anomali, melainkan sinyal darurat bagi masa depan pendidikan negeri. JPPI menekankan bahwa tindakan proaktif dan inovatif dari semua pihak terkait sangat dibutuhkan agar sekolah negeri kembali menjadi pilihan utama masyarakat dan mampu bersaing di tengah dinamika pendidikan saat ini.
