Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Kabar baik datang dari pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian prestisius ini, yang disampaikan Purbaya dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (14/7/2026), menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menerapkan tata kelola anggaran yang prudent dan akuntabel.
Tidak hanya itu, Purbaya juga menegaskan bahwa defisit fiskal APBN 2025 berhasil dijaga dengan baik. Tercatat, defisit APBN berada di angka 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan oleh undang-undang. Angka ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi. "Pemerintah berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh temuan pemeriksaan serta rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tegas Purbaya, menunjukkan keseriusan dalam perbaikan berkelanjutan demi kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
Lebih lanjut, strategi pengelolaan utang pemerintah juga menjadi sorotan. Purbaya memastikan bahwa rasio utang pada tahun 2025 berada di level 40,54 persen terhadap PDB, jauh di bawah ambang batas 60 persen yang diamanatkan undang-undang. Ke depan, pemerintah akan memperkuat pengelolaan utang melalui empat pilar utama: konsolidasi fiskal bertahap, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja (spending better), serta pengelolaan portofolio utang yang aktif melalui mekanisme debt switch, buyback, dan konversi pinjaman. Strategi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fiskal dan memitigasi risiko di masa mendatang.
Pernyataan Purbaya ini merupakan bagian dari penyampaian Pokok-Pokok Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025. Penjelasan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja dan arah kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2025.
