Chapnews.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memperketat pengawasan terhadap kesehatan fiskal di tingkat daerah. Langkah strategis ini diambil guna memastikan pengelolaan anggaran di seluruh Indonesia tetap berada dalam koridor yang aman dan terkendali. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026 sebagai instrumen kendali utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran tahun mendatang.
Aturan terbaru ini secara spesifik mengatur mengenai ambang batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), batas defisit untuk masing-masing daerah, hingga batasan maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Kebijakan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi pedoman krusial bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan fiskal yang disiplin.
Dalam rincian aturan tersebut, pemerintah menetapkan angka yang cukup ketat untuk menjaga keseimbangan ekonomi makro. Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD serta pembiayaan utang daerah untuk tahun anggaran 2027 sebesar 0,18 persen dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka ini merujuk pada proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027.
Berdasarkan Pasal 2 dalam PMK Nomor 76 Tahun 2026, penetapan angka 0,18 persen tersebut bertujuan agar akumulasi defisit di seluruh daerah tidak memberikan tekanan berlebih pada stabilitas ekonomi nasional. Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1), di mana batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah juga dipatok pada angka yang sama, yakni 0,18 persen dari proyeksi PDB nasional.
Selain batasan kumulatif secara nasional, pemerintah juga memberikan batasan spesifik bagi setiap pemerintah daerah secara mandiri. Untuk menjaga agar setiap daerah tidak terjebak dalam beban utang yang tidak sehat, batas maksimal defisit APBD untuk masing-masing daerah pada tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 2,50 persen dari perkiraan total pendapatan daerah tersebut.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah saat melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah mengenai APBD 2027. Dengan adanya batasan yang jelas, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berhati-hati dalam melakukan belanja daerah dan lebih selektif dalam mengambil kebijakan pembiayaan melalui utang.
Langkah Kementerian Keuangan ini dinilai sebagai upaya preventif untuk menghindari risiko gagal bayar atau krisis fiskal di tingkat lokal yang dapat berdampak sistemik terhadap ekonomi Indonesia. Melalui PMK ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam APBD benar-benar dialokasikan untuk pembangunan yang produktif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kesehatan keuangan daerah di masa depan.
