Chapnews.id – Ketegangan diplomatik terkait pasokan energi mulai memanas setelah adanya kritik dari pihak Singapura terhadap kebijakan Indonesia. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, sempat melontarkan pernyataan mengenai pentingnya komitmen kontrak menyusul langkah pemerintah Indonesia yang memangkas volume ekspor gas alam ke negara tetangga tersebut. Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan respons tegas guna meluruskan persoalan yang berkembang di publik.
Bahlil menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang sembarangan dalam menjalankan kesepakatan internasional. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, termasuk mengenai pengaturan volume ekspor gas, tetap berpijak pada koridor hukum dan aturan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Ia menepis anggapan bahwa pemangkasan tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap komitmen bilateral.
"Negara kita adalah negara yang sangat menghargai kontrak dan aturan yang berlaku. Jadi, jangan mencoba mengajari Indonesia tentang bagaimana cara menghargai sebuah komitmen atau kontrak," ujar Bahlil dengan nada tegas saat memberikan keterangan kepada media, Senin (26/10/2026).
Dalam penjelasannya, Bahlil memaparkan data teknis untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai situasi sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa selama ini Indonesia memasok gas ke Singapura melalui jalur pipa yang bersumber dari dua wilayah utama, yakni Natuna dan Sumatera. Total volume pasokan yang mengalir dari kedua wilayah tersebut mencapai angka 409,55 juta kaki kubik per hari.
Terkait isu pemangkasan, Bahlil mengklarifikasi bahwa pengurangan volume sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) sebenarnya tidak berdampak masif terhadap total ekspor gas Indonesia. Jika dihitung secara proporsional, angka 31 BBTUD tersebut hanya merepresentasikan sekitar 8 persen dari total volume ekspor gas melalui pipa yang dilakukan Indonesia.
Lebih lanjut, Bahlil juga memberikan perspektif dari sisi kebutuhan negara penerima. Ia menyebutkan bahwa angka pengurangan tersebut hanya menyentuh sekitar 2 persen dari total konsumsi gas di Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa langkah Indonesia masih sangat terkendali dan tidak sampai mengganggu stabilitas energi di negara tetangga tersebut.
"Jika kita bicara angka 409 itu tidak berjalan, maka dampaknya akan mencapai sekitar 30 persen. Namun, pengurangan yang kita lakukan kemarin hanya 31 BBTUD, itu hanya sekitar 8 persen dari total ekspor kita," tambah Bahlil.
Menteri ESDM juga menekankan bahwa kebijakan pengurangan pasokan ini masih berada dalam batas minimum yang diatur dalam kontrak kerja sama. Dengan demikian, secara legalitas, Indonesia tidak melanggar kesepakatan apa pun. Langkah ini diambil sebagai bagian dari manajemen sumber daya energi nasional yang tetap mengedepankan kepentingan domestik tanpa mengabaikan kewajiban internasional. Melalui penjelasan ini, pemerintah berharap tidak ada misinterpretasi yang dapat merusak hubungan baik antarnegara di kawasan Asia Tenggara.
