Chapnews – Ekonomi – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia secara blak-blakan mengungkapkan bahwa proyek hilirisasi di Indonesia belum sepenuhnya membawa dampak kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil tambang. Ironisnya, proyek-proyek strategis ini justru lebih banyak digarap oleh investor asing atau perusahaan besar yang berpusat di Jakarta, lantaran perbankan domestik enggan membiayai.
Bahlil menegaskan, hilirisasi seharusnya menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat dan menjadikan masyarakat daerah sebagai "tuan di negerinya sendiri". Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa manfaatnya masih terpusat dan belum menyentuh akar rumput. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam acara peluncuran dan bedah buku "10 Karya Nyata untuk Negeri Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Bahlil, kendala utama dominasi asing dan perusahaan besar ini adalah keengganan bank-bank dalam negeri untuk mendanai proyek hilirisasi. "Kami harus jujur mengatakan bahwa pada tahun-tahun pertama, kami mendapat kritik paling pedas dari almarhum Faisal Basri dan Bapak Wapres Pak JK. Mereka memprotes, ‘Hilirisasi bagus, tapi kenapa yang merasakan manfaatnya pihak luar?’ Setelah kita kaji, karena memang investasinya itu lebih banyak dari luar. Bank kita enggak mau membiayai itu," jelas Bahlil, seperti dikutip dari chapnews.id. Proyek hilirisasi memang membutuhkan modal besar dengan beban bunga yang kerap kalah kompetitif dibandingkan bank asing.
Meski demikian, Bahlil melihat adanya secercah harapan baru. Konsolidasi seluruh BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, diharapkan mampu menjadi solusi. SWF ini diharapkan dapat mendorong pembiayaan dari dalam negeri untuk proyek-proyek hilirisasi, sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh bangsa sendiri dan mewujudkan kemandirian ekonomi yang lebih inklusif.
