Chapnews – Nasional – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera menemukan jalan keluar atas polemik operasional fasilitas pengolahan sampah RDF Plant Rorotan yang terus memicu keluhan dari masyarakat sekitar. Warga setempat masih merasakan dampak pencemaran lingkungan, terutama bau menyengat, yang mengganggu kenyamanan mereka.
"Ini adalah persoalan bersama yang harus kita hadapi. Saya sangat berharap kita bisa duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi yang komprehensif," ujar Khoirudin di Jakarta pada Senin (2/2), seperti dilansir chapnews.id. Ia menekankan bahwa pembangunan RDF Plant Rorotan menelan anggaran yang tidak sedikit, dengan harapan besar dapat menjadi jawaban atas tumpukan sampah di Ibu Kota yang mencapai lebih dari 8.000 ton setiap harinya.
Menanggapi keluhan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sebelumnya telah mengklaim melakukan peningkatan signifikan pada teknologi pengendalian lingkungan di RDF Plant Rorotan. Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, pada Minggu (1/2) menyatakan, "Langkah ini kami ambil sebagai komitmen untuk meminimalkan potensi dampak lingkungan, terutama terkait masalah bau dan emisi udara."
Asep menjelaskan bahwa fasilitas tersebut kini dilengkapi dengan sistem perangkat pengendali polusi udara (Air Pollution Control Devices/APCD) yang lebih canggih. Jumlah alat penetral bau (deodorizer) juga ditingkatkan dari tiga menjadi empat unit, yang berfungsi untuk menekan bau langsung dari sumbernya, sebelum menyebar ke area permukiman warga.
Namun, upaya tersebut tampaknya belum sepenuhnya meredakan keresahan warga. Hingga kini, masyarakat sekitar masih terus mengeluhkan operasional RDF Plant Rorotan yang dianggap mencemari lingkungan, khususnya karena bau sampah menyengat yang mengganggu kenyamanan mereka sehari-hari.
Di sisi lain, kritikan keras datang dari anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis. Ia menilai, munculnya bau menyengat dari operasional RDF Rorotan adalah indikasi kuat bahwa perencanaan proyek senilai Rp 1,3 triliun tersebut tidak dilakukan secara matang. "Jika ditanya pandangan saya, dugaan saya adalah perencanaannya memang kurang matang sejak awal," tegas Ali di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/2). "Bagaimana mungkin anggaran sebesar itu, yang katanya menggunakan teknologi modern, masih saja menimbulkan masalah lingkungan? Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi publik," tambahnya, mempertanyakan efektivitas investasi tersebut.
Ali berpendapat, dengan alokasi dana sebesar itu, seharusnya masalah lingkungan sudah dapat diantisipasi dan diselesaikan sejak dini. Ia juga mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta yang sempat menghentikan sementara operasional RDF Rorotan setelah menerima keluhan langsung dari warga yang bahkan sampai menangis. "Wajar jika dihentikan sementara, karena masyarakat terdampak langsung oleh bau tersebut. Ini semakin memperkuat dugaan saya tentang kurang matangnya perencanaan," jelasnya. Ali menambahkan, informasi awal menyebut bau berasal dari asap pembakaran, namun belakangan diketahui sumber bau utama adalah lindi, atau air sampah yang tercecer. "Awalnya dibilang bau asap, dan sudah dipasang deodorizer. Tapi informasi terakhir yang saya terima, bau itu berasal dari lindi yang berceceran," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ali Lubis mendesak transparansi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) RDF Rorotan kepada publik. Ia khawatir, jika pengelolaan fasilitas ini tidak berjalan sesuai rencana, anggaran Rp 1,3 triliun yang telah digelontorkan akan sia-sia dan merugikan masyarakat secara luas. "Anggarannya sangat besar. Jika tidak berfungsi optimal, ini kerugian besar bagi kita semua," tegasnya.
Menanggapi kondisi terkini, Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa RDF Plant Rorotan saat ini beroperasi secara terbatas, lima hari seminggu dengan dua shift kerja. Hari Sabtu dan Minggu dialokasikan khusus untuk pembersihan dan penataan area. "Kami sangat memahami kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, operasional tidak langsung pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami memulai dari 200 ton, bertahap naik ke 400, 600, hingga 1.000 ton per hari sesuai arahan Gubernur," papar Asep dalam keterangan resminya yang diterima chapnews.id pada Senin (2/2).
Sampah yang diolah berasal dari enam kecamatan di Jakarta Utara dan lima di Jakarta Timur. Asep menjamin bahwa setiap peningkatan kapasitas akan diiringi dengan optimalisasi sistem pengendalian emisi dan bau sesuai standar teknis. Ia juga menyoroti aspek pengangkutan sampah, yang kerap menjadi keluhan. "Mulai sekarang, pengiriman sampah ke RDF Plant Rorotan hanya akan menggunakan truk compactor tertutup, hasil pengadaan tahun 2024 dan 2025. Tidak akan ada lagi kendaraan terbuka," tegas Asep, menambahkan bahwa truk ini dirancang khusus untuk mencegah bau dan tumpahan lindi selama perjalanan.
Untuk memastikan kepatuhan, DLH DKI Jakarta telah mengoperasikan pos pantau di dua titik akses utama dari Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Di pos-pos ini, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap kendaraan pengangkut sampah, memastikan bak tertutup rapat dan tidak ada kebocoran lindi, demikian disampaikan Asep.
