Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memutar otak mencari skema pembiayaan inovatif untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan digulirkan pada tahun 2028. Langkah strategis ini diambil menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan paling lambat pada tahun tersebut. Sorotan utama kini tertuju pada potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan cukai, khususnya dengan menekan angka kebocoran yang selama ini terjadi. Pemerintah optimis, penguatan efisiensi di sektor ini dapat menjadi tulang punggung pembiayaan MBG di masa depan.
Berikut adalah dua fakta krusial mengenai strategi Kemenkeu dalam mengandalkan pajak dan cukai untuk membiayai program MBG 2028, sebagaimana dirangkum oleh chapnews.id pada Senin (31/8/2026):
1. Purbaya Yudhi Sadewa Bidik Potensi Pajak dan Cukai dari Kebocoran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Menurutnya, potensi dana tambahan yang signifikan dapat digali dari sektor pajak dan bea cukai, terutama dengan menutup celah-celah kebocoran yang selama ini merugikan kas negara.
"Kuncinya sekarang, dan ke depan, adalah peningkatan efisiensi pajak dan bea cukai," ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Kementerian Keuangan pada Jumat (28/8/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi fokus pemerintah pada perbaikan tata kelola dan pengawasan demi mengamankan sumber daya finansial negara.
2. Potensi Penerimaan Triliunan Rupiah dari Sektor Industri Baja
Purbaya merinci, pemerintah masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan melalui penanganan kebocoran, baik dari sisi pajak maupun cukai. Ia mencontohkan, salah satu sektor yang menyimpan potensi besar adalah industri baja di dalam negeri.
"Jika kita mampu menutup kebocoran-kebocoran yang signifikan ke depan, misalnya Anda bertanya berapa potensinya, dari sektor baja saja yang tidak beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, itu bisa menghasilkan lebih dari Rp5 triliun," jelas Purbaya. Angka fantastis ini menunjukkan betapa krusialnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan cukai, yang diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan program MBG di masa mendatang.
