Chapnews – Nasional – Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan tegas membantah anggapan bahwa program pembinaan Bela Negara yang diikuti sejumlah pelajar adalah bentuk hukuman atas partisipasi mereka dalam demonstrasi pada 27 Agustus lalu. Kemhan menegaskan, inisiatif ini murni untuk pembentukan karakter generasi muda, bukan sebagai sanksi.
Brigjen Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 121 pelajar sedang mengikuti program pembinaan Bela Negara KKRI yang diselenggarakan oleh kementeriannya. Ia mengklarifikasi bahwa tidak semua peserta adalah pelajar yang sempat diamankan polisi saat unjuk rasa Agustus.
"Mereka merupakan bagian dari keseluruhan peserta program, bukan seluruhnya," ujar Rico saat dihubungi pada Jumat (11/9). Ia menambahkan, "Keikutsertaan dalam pembekalan ini juga bukan dimaksudkan sebagai hukuman karena mengikuti demonstrasi atau menyampaikan pendapat."
Program yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan ini, dengan pembekalan yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Pertahanan RI (Unhan RI), Sentul, Bogor, bukanlah komponen cadangan (Komcad) maupun pendidikan atau diklat militer. Rico memaparkan, tujuannya adalah memperkuat karakter generasi muda melalui penguatan nilai-nilai dasar bela negara, Pancasila, wawasan kebangsaan, sejarah perjuangan bangsa, budi pekerti, pembinaan mental, kedisiplinan, jasmani, serta dinamika kelompok.
Materi yang diberikan juga relevan dengan kebutuhan zaman, seperti literasi digital, pelatihan IT dan desain grafis, pemahaman mengenai konflik sosial, bahaya narkoba dan terorisme, serta berbagai kegiatan edukatif lainnya. "Pendekatannya tidak semata-mata soal kedisiplinan, tetapi juga membangun karakter, kemandirian dan keterampilan yang dapat menjadi bekal mereka ke depan," jelasnya.
Kemhan menekankan bahwa pada prinsipnya, kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi ruang pembinaan yang positif bagi generasi muda. "Hak untuk menyampaikan pendapat tetap harus dihormati dan program Bela Negara tidak ditempatkan sebagai sanksi terhadap pelajar yang pernah mengikuti aksi demonstrasi," tegas Rico.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyambut baik program yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya ini. Ia mengungkapkan bahwa 27 siswa asal DKI Jakarta yang sempat terjaring polisi saat demonstrasi 27 Agustus lalu kini mengikuti pembekalan bela negara. Program ini, menurut Pramono, juga diikuti oleh siswa dari luar Jakarta. Dari 29 siswa yang diberangkatkan dari Jakarta, 27 di antaranya akhirnya berpartisipasi.
"Menurut saya program ini baik karena apa, untuk membuat terutama para pelajar itu lebih menghargai, menyayangi negaranya sendiri," kata Pramono di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/9), mengakhiri pernyataannya.
