Chapnews – Nasional – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Irvansyah, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap gagasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberlakukan pungutan biaya bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Dukungan ini didasari oleh kebutuhan mendesak negara akan pendapatan dari berbagai sektor, termasuk potensi maritim yang sangat besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Irvansyah mencontohkan keberhasilan Terusan Suez dan Terusan Panama yang telah lama menerapkan sistem berbayar bagi kapal yang melintas. "Ini ide yang sangat baik, seperti Terusan Suez dan Panama, semuanya berbayar. Saya bahkan sudah menyiapkan konsep untuk mendukung ide Menteri Keuangan tersebut," ujar Irvansyah kepada awak media di Batam, Kamis (23/4). Ia menambahkan bahwa pendapatan negara dari perairan sangat dibutuhkan saat ini untuk menopang pembangunan nasional.
Ia menganalogikan Selat Malaka sebagai jalan tol atau jalan raya besar yang ramai dilalui kendaraan. Menurutnya, Indonesia sebagai "pemilik" pinggir jalan tol tersebut seharusnya bisa memanfaatkan ruang yang ada untuk mendapatkan keuntungan. "Kalau kita bayangkan Selat Malaka ini seperti jalan tol, kita di pinggirnya, masa tidak bisa bikin ‘warung’ atau ‘pom bensin’ untuk mampir?" imbuhnya, tanpa merinci lebih lanjut saran strategis yang sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara untuk meningkatkan pendapatan negara.
Lebih lanjut, Irvansyah juga menekankan keyakinannya bahwa masa depan Indonesia terletak di laut, mengingat kekayaan sumber daya alam terbarukan yang melimpah. "Sumber daya alam terbarukan ada di laut. Di darat mungkin sudah habis, tapi di laut masih ada dan tidak sulit mengelolanya karena tumbuh dan hidup sendiri. Kita tidak perlu memberi makan atau vitamin, tinggal tangkap dan ambil, dan itu bisa terbarukan," jelasnya, menggambarkan potensi ekonomi maritim yang luar biasa.
Gagasan pungutan biaya ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sehari sebelumnya, Rabu (22/4), di Jakarta. Purbaya mengandaikan penerapan biaya serupa dengan yang berlaku di Selat Hormuz, menyoroti posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dan energi dunia. Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara pinggiran, melainkan berada di lintasan pelayaran global yang vital, yaitu Selat Malaka.
Dalam kesempatan yang sama di Batam, Laksamana Madya Irvansyah juga meresmikan tiga Markas Komando (Mako) Bakamla di tiga zona wilayah Indonesia: Zona Barat (Batam), Zona Tengah (Manado), dan Zona Timur (Ambon). Peresmian Mako ini merupakan langkah strategis Bakamla dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia.
"Peresmian ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia dari barat hingga timur," tegas Irvansyah. Ia berharap Mako Bakamla dapat menjadi pusat layanan keamanan laut yang mudah diakses masyarakat, khususnya nelayan, pelaku usaha pelayaran, dan pengguna jasa maritim. "Bakamla RI berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang optimal, profesional, dan responsif, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas keamanan laut nasional," pungkasnya.
