Chapnews – Ekonomi – Pemerintah Indonesia tengah merancang kebijakan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku ekonomi kreatif, pekerja lepas (gig workers), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga tokoh komunitas dan lintas agama. Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi ekonomi masyarakat di masa depan.
Leontinus Alpha Edison, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, menekankan bahwa kebijakan yang efektif hanya dapat dirumuskan melalui pemahaman mendalam tentang aspirasi dan tantangan riil yang dihadapi masyarakat.
"Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan dari atas saja. Kemenko PM meyakini bahwa kebijakan yang berdampak positif lahir dari komunikasi yang jujur dan terbuka dengan masyarakat," ungkap Leontinus, Rabu (1/10/2025).
Lebih lanjut, Leontinus menjelaskan bahwa setiap kelompok, mulai dari UMKM di pedesaan, pekerja kreatif di perkotaan, hingga tokoh komunitas, memiliki aspirasi dan tantangan yang berbeda. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan, memahami, dan menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi program yang relevan dan solutif.
Dialog menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai latar belakang ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk berdiskusi bersama masyarakat, bukan hanya berbicara kepada mereka.
"Dari dialog di Kupang, kami memperoleh masukan langsung mengenai tantangan yang dihadapi oleh gig workers dan pelaku ekonomi kreatif, seperti kebutuhan akan kejelasan status kerja, akses terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, serta standarisasi keterampilan agar mampu bersaing di pasar global," pungkasnya, dikutip dari chapnews.id.
