Chapnews – Ekonomi – Pemerintah baru-baru ini meluncurkan Paket Ekonomi 2025, salah satu poin pentingnya adalah insentif berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji di bawah Rp10 juta. Informasi ini sempat menimbulkan kebingungan, terutama setelah Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyinggung soal subsidi gaji.
Namun, perlu diluruskan bahwa insentif ini berbeda dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) periode Juni-Juli 2025. Subsidi gaji yang dimaksud adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Artinya, pekerja akan mendapatkan tambahan penghasilan, diperkirakan antara Rp60.000 hingga Rp400.000 per bulan. Besarannya bergantung pada besarnya penghasilan masing-masing pekerja.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp120 miliar untuk program ini di tahun anggaran 2025. Target penerima insentif ini adalah 552.000 pekerja di sektor horeka. "Insentif ini dilanjutkan ke sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan kafe, target penerimanya 552.000 pekerja dan ini diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 atau 3 bulan," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025).
Airlangga menambahkan, tambahan penghasilan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. "Dan benefitnya, mereka bisa manfaatkan angka Rp60.000-Rp400.000 tambahan per orang, sehingga kita berharap daya beli bisa terjaga juga," katanya. Dengan demikian, program ini bukan berupa pemberian uang tunai langsung, melainkan pengurangan beban pajak penghasilan bagi pekerja di sektor pariwisata yang bergaji di bawah Rp10 juta.
