Chapnews – Nasional – Perubahan nama dari "Sound Horeg" menjadi "Sound Karnaval Indonesia" oleh paguyuban pengusaha sound system di Jawa Timur tak serta-merta menghapus fatwa haram MUI Jatim. Sekretaris MUI Jatim, Hasan Ubaidillah, menegaskan hal tersebut pada Jumat (1/8). Menurutnya, inti fatwa haram bukan terletak pada nama, melainkan dampak negatif yang ditimbulkan.
"Fatwa haram MUI Jatim bukan hanya soal merek. Nama ‘Sound Horeg’ itu kan pemberian masyarakat," jelas Hasan. Ia menekankan bahwa kebisingan yang melampaui batas aman (85 desibel menurut WHO) tetap menjadi masalah utama. Tingkat kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen, masalah jantung, dan gangguan kognitif. Selain itu, kebisingan juga mengganggu ketertiban umum.
Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa meskipun berganti nama, jika praktiknya masih melibatkan unsur-unsur negatif seperti pornografi atau konsumsi minuman keras, maka tetap harus diluruskan sesuai norma agama, etika, dan regulasi yang berlaku. MUI Jatim mendorong Pemerintah Provinsi Jatim untuk segera menerbitkan regulasi terkait penggunaan sound system. MUI sendiri aktif terlibat dalam penyusunan regulasi tersebut bersama tim khusus yang dibentuk Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Proses finalisasi regulasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Polda Jatim, Polres, Bakesbangpol, TNI/Polri, dan MUI.
Sementara itu, Paguyuban Sound Malang Bersatu telah mendeklarasikan penggantian istilah "Sound Horeg" menjadi "Sound Karnaval Indonesia" untuk memperbaiki citra negatif. Deklarasi ini dilakukan di Malang awal pekan lalu dan viral di media sosial. Ketua Paguyuban, David Stevan, berharap perubahan nama ini dapat menghilangkan kesalahpahaman di masyarakat. Perubahan nama ini juga diinisiasi oleh tokoh-tokoh kunci dalam komunitas Sound Horeg, seperti Mas Bre dan Memed Potensio.
