Chapnews – Ekonomi – Kenaikan harga Liquefied Natural Gas (LNG) yang signifikan kini menjadi sorotan tajam, memicu kekhawatiran serius terhadap kelangsungan industri nasional dan nasib ribuan pekerja. Situasi ini, menurut Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef, Abra Talattov, bukan sekadar masalah harga, melainkan cerminan tata kelola gas nasional yang perlu segera dibenahi secara proporsional dan objektif.
Abra Talattov menegaskan bahwa dampak lonjakan harga LNG sangat besar, berpotensi mengancam keberlanjutan bisnis dan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu, ia menyerukan agar momentum ini dimanfaatkan untuk memperbaiki fondasi tata kelola gas nasional, bukan hanya mencari kambing hitam.
"Kunci utamanya adalah kepastian usaha bagi semua pihak," ujar Abra dalam keterangannya kepada chapnews.id pada Kamis (25/6/2026). Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran krusial untuk mempertemukan kepentingan beragam pemangku kebijakan, mulai dari industri yang membutuhkan harga energi kompetitif, pekerja yang memerlukan jaminan perlindungan dari risiko PHK, perusahaan energi nasional, pemasok hulu, penyedia infrastruktur, hingga regulator. Semua pihak ini harus disatukan dalam satu kerangka kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Menurutnya, penyedia gas dan sektor hulu membutuhkan kepastian komersial agar pasokan tetap terjaga dan investasi gas terus mengalir. "Pemerintah harus mengambil peran sebagai penengah yang adil, bukan sekadar menekan salah satu pihak," tambahnya.
Tekanan harga ini, lanjut Abra, tidak bisa dilepaskan dari gejolak geopolitik global yang memicu kenaikan harga energi dunia, termasuk LNG domestik. "Kenaikan harga LNG di tingkat konsumen industri tidak terjadi dalam ruang kosong. Ada tekanan besar dari pasar energi global akibat krisis geopolitik, sehingga biaya perolehan LNG di sisi hulu juga meningkat," jelasnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya melihat isu ini secara komprehensif dari hulu hingga hilir, bukan hanya terpaku pada harga akhir yang diterima industri.
Selain faktor global, pasokan gas pipa untuk kebutuhan industri di dalam negeri juga menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan, pada tahun 2024, pasokan gas pipa tercatat sekitar 479 BBTUD. Angka ini kemudian anjlok sekitar 16% menjadi 400 BBTUD pada tahun 2025, dan diproyeksikan kembali turun drastis sekitar 18% menjadi 327 BBTUD pada tahun 2026.
Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor utama: kondisi penurunan alamiah (natural decline) dari sumur gas, serta kebijakan prioritisasi alokasi yang menempatkan sektor kelistrikan di urutan lebih tinggi dibandingkan industri. Kondisi ini semakin memperparah dilema yang dihadapi sektor industri dalam menjaga daya saingnya di tengah tekanan harga energi global.
