Chapnews – Ekonomi – Angka utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah mencapai rekor fantastis Rp10.293 triliun per akhir Juni 2026. Situasi ini memicu pertanyaan besar mengenai kemampuan negara untuk melunasi kewajiban finansialnya di tengah dinamika ekonomi global. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk mengatasi beban utang yang kini setara dengan 41,26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini.
Data terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total utang tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp373,27 triliun dibandingkan posisi akhir Maret 2026 yang tercatat Rp9.920 triliun. Komposisi utang didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun, menyumbang sekitar 87,1 persen dari total utang. Sementara itu, pinjaman menyumbang Rp1.326,90 triliun atau sekitar 12,9 persen, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada instrumen pasar domestik.
Menyikapi lonjakan utang ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangannya di kantornya pada Rabu (12/8/2026), memaparkan beberapa langkah strategis. Fokus utama pemerintah adalah menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali dan tidak membengkak terlalu tinggi, sebagai kunci untuk menekan laju penambahan utang baru.
"Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak," ujar Purbaya. Ia menambahkan, pembenahan sistem pengumpulan pajak melalui implementasi coretax menjadi prioritas utama untuk meningkatkan penerimaan negara secara efisien dan transparan. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk melalui pemanfaatan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna memperkuat kas negara tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan fiskal dan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.
