Chapnews – Ekonomi – Jelang penyampaian Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 14 Agustus 2026, di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memberikan sorotan tajam. Lembaga riset ekonomi ini mendesak pemerintah agar arah kebijakan RAPBN 2027 secara fundamental memprioritaskan penyelamatan kelompok masyarakat kelas menengah yang dinilai kian tertekan dan rentan mengalami penurunan status ekonomi.
M. Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, menegaskan bahwa merosotnya daya beli segmen kelas menengah merupakan persoalan krusial yang belum tertangani secara optimal. Ia menilai, tanpa intervensi kebijakan belanja negara yang lebih taktis dan tepat sasaran, upaya mengungkit kembali roda perekonomian nasional secara merata akan sulit tercapai.
"Terutama mengatasi permasalahan ekonomi yang belum bisa diatasi sekarang adalah kelas menengah yang mengalami penurunan," ujar Faisal dalam keterangannya yang dikutip chapnews.id. Menurutnya, fokus utama RAPBN 2027 seharusnya adalah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mendukung sektor-sektor yang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan pendapatan serta stabilitas pekerjaan bagi kelas menengah. Ini dinilai sebagai kunci untuk mengatasi kemerosotan ekonomi yang saat ini masih membelit.
Di sisi lain, Faisal juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan ketahanan fiskal negara. Ia menekankan agar defisit anggaran RAPBN 2027 tetap terkendali di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kewaspadaan ini bukan tanpa alasan, mengingat postur utang Indonesia yang telah membengkak, sebagian besar akibat pembiayaan darurat selama pandemi COVID-19. Konsekuensinya, beban cicilan pokok dan bunga utang melonjak drastis, menuntut pemerintah untuk mengelola anggaran dengan jauh lebih inovatif dan efisien.
Lebih lanjut, ia mewanti-wanti agar pemerintah secara serius menghindari potensi kebocoran anggaran dan memangkas pos-pos belanja negara yang dianggap tidak mendesak atau rentan menimbulkan bias manfaat, terutama yang lebih menguntungkan kelompok tertentu ketimbang masyarakat luas, khususnya kelas bawah.
Sebagai langkah stimulan non-belanja langsung, CORE Indonesia menyarankan pemerintah merancang skema insentif yang lebih pro-bisnis bagi sektor-sektor strategis. Instrumen seperti potongan pajak, pengurangan tarif impor, atau subsidi selektif dinilai jauh lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membebani pos pengeluaran anggaran negara secara langsung. "Ini adalah strategi cerdas untuk menggerakkan roda perekonomian tanpa menambah beban fiskal yang sudah ada," demikian pungkas Faisal kepada chapnews.id.
