Chapnews – Nasional – Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, secara terbuka mengakui bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi salah satu topik krusial yang dibahas dalam pertemuan para sekretaris jenderal (sekjen) partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan penting yang berlangsung sehari sebelum Sidang Tahunan MPR tersebut kini menjadi sorotan publik.
Dede Yusuf, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menjelaskan bahwa para sekjen yang hadir dalam pertemuan itu tidak hanya mewakili partai masing-masing, tetapi juga membawa pesan-pesan dan masukan langsung dari para ketua umum. "Tentu para sekjen ini mengatasnamakan atau juga mendapat masukan dari para ketua umum," ujar Dede di kompleks parlemen, Kamis (20/8), seperti dilaporkan chapnews.id.
Kendati demikian, Dede menekankan bahwa pembahasan RUU Pemilu belum akan digulirkan dalam waktu dekat. Pihaknya masih menanti aba-aba dari pimpinan DPR untuk memulai pembentukan panitia kerja (panja). Oleh karena itu, ia memastikan bahwa proses seleksi panitia penyelenggara pemilu yang dijadwalkan pada Oktober mendatang masih akan berlandaskan undang-undang yang berlaku saat ini. "Undang-undang lama kan sebetulnya masih berlaku. Ya, jadi kita sementara ini masih menunggu keputusan pimpinan untuk kita bisa memulai panja," tambahnya. Dede berharap hasil diskusi para sekjen koalisi pemerintah dapat menjadi masukan berharga bagi Komisi II DPR RI, meskipun tahapan resmi Pemilu baru akan dimulai pada Juni 2027.
Di sisi lain, kekhawatiran muncul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Utut Adianto, menyuarakan harapannya agar partainya tidak "dikesampingkan" oleh fraksi-fraksi di DPR yang kini mayoritas tergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran. Sebagai satu-satunya partai di luar koalisi pemerintah di parlemen, PDIP menginginkan RUU Pemilu tetap mengedepankan kedaulatan partai dan mempertahankan ambang batas parlemen. "Ini kan di sini [DPR] ada delapan partai, nanti kita rembukan. Mudah-mudahan PDI tidak ditinggalkan," kata Utut.
Menanggapi kekhawatiran PDIP, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjamin tidak akan ada fraksi yang terpinggirkan dalam pembahasan RUU Pemilu. Dasco menegaskan bahwa diskusi akan berjalan secara transparan dan terbuka. "Sebenarnya tidak ada yang ditinggalkan kalau di DPR ini. Di DPR ini kan pembahasan itu transparan dan terbuka," ujar Dasco. Ia menambahkan, seluruh elemen akan diajak berpartisipasi, terutama PDIP sebagai fraksi dengan kursi terbanyak di DPR. Dalam waktu dekat, Dasco menyebut pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas rencana pembentukan panitia khusus (pansus) RUU tersebut, sebelum kemudian membentuk panitia seleksi penyelenggara pemilu pada akhir Oktober.
