Chapnews – Ekonomi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak dengan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu, 4 Februari 2026. Sebanyak delapan orang, termasuk pejabat tinggi dan pihak swasta, ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi berbeda yang mengguncang instansi vital negara ini.
Dalam kasus perpajakan, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MUL), dan pegawai pajak Dian Jaya Demega (DJD), sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi terkait pengajuan restitusi pajak yang merugikan negara.
Sementara itu, kasus yang menjerat Bea Cukai melibatkan enam tersangka. Tiga di antaranya adalah pejabat tinggi di lingkungan Ditjen Bea Cukai: Rizal (RZL), yang sebelumnya menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026 dan kini Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat; Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC; serta Orlando Hamonangan (ORL), Kepala Seksi Intelijen DJBC.
Tiga tersangka lainnya berasal dari sektor swasta, yakni John Field selaku Pemilik PT Blueray, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray, dan Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional Blueray. Mereka semua terjerat dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang tiruan atau KW yang berhasil lolos tanpa pemeriksaan ketat dari pihak berwenang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera merespons peristiwa ini. Ia menyatakan bahwa OTT KPK ini justru menjadi momentum emas untuk pembenahan dan perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan secara menyeluruh. Purbaya menegaskan bahwa kasus tersebut tidak akan berdampak pada pelemahan kinerja pajak dan Bea Cukai. Sebaliknya, ia melihat OTT ini sebagai "pintu masuk" untuk reformasi sistem di internal instansi tersebut.
"Ini justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus," ujar Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026), seperti dikutip dari chapnews.id. Ia menambahkan bahwa sebelumnya, Bea Cukai sudah menjadi fokus pembenahan. "Kemarin kan bea cukai saya sudah obrak-abrik, kan yang dapet yang dipinggir kan udah terdeteksi emang sebelumnya, emang ada sesuatu yang aneh di situ," jelasnya, mengindikasikan adanya indikasi awal permasalahan.
Purbaya juga melihat OTT ini sebagai "terapi kejut" atau shock therapy bagi para pegawainya. "Yang di OTT di Banjarmasin dan di Lampung, yang disergap oleh KPK, ini mungkin shock terapi bagi pegawai kami," pungkasnya, berharap kejadian ini dapat mencegah penyelewengan tugas dan mendorong integritas di masa mendatang.
