Chapnews – Nasional – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi sorotan setelah tidak hadir dalam rapat kerja Komisi II DPR RI pada Selasa (15/9). Ketidakhadiran ini terjadi hanya sehari setelah sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Rapat yang sedianya membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut akhirnya dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, yang mewakili Nusron. Selain Ossy, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan beberapa gubernur juga turut hadir dalam pertemuan penting tersebut. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, bahkan sempat menyinggung absennya Nusron saat membuka rapat. "Yang saya hormati, saudara Wakil Menteri ATR/BPN, beserta seluruh jajaran, yang hari ini biasanya berdua dengan menterinya," ujar Rifqi, menyiratkan kejanggalan.
Usai rapat, Ossy Dermawan memilih untuk tidak memberikan penjelasan detail mengenai alasan ketidakhadiran atasannya. Namun, ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan. Ossy juga mengimbau semua pihak agar tidak berspekulasi dan menunggu keterangan resmi dari lembaga antirasuah. "Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR/BPN, tidak perlu kita membuat spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama, APH pasti menyampaikan secara resmi apa yang terjadi," tegasnya.
Operasi senyap KPK yang mengguncang Kementerian ATR/BPN ini berhasil mengamankan total 17 orang dengan barang bukti uang tunai yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) salah satu pengembang besar, PT Summarecon Agung Tbk.
Beberapa nama penting yang turut diamankan dalam OTT tersebut antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lapri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi. Bahkan, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, yang dikenal sebagai kolega Nusron di Partai Golkar, juga ikut terjaring dalam operasi tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya masih terus mendalami kasus ini. "Untuk detail dari konstruksi perkara ini, bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan, nanti kami akan update kembali karena malam ini masih akan dilakukan ekspose untuk menetapkan ya," ungkap Budi.
Hingga berita ini diturunkan, Nusron Wahid belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden yang menyeret anak buahnya. Pihak chapnews.id telah mencoba menghubungi nomor ponsel yang biasa digunakan Nusron, namun belum mendapatkan respons. Publik kini menanti transparansi penuh dari KPK dan klarifikasi dari pihak Kementerian ATR/BPN terkait skandal suap yang menghebohkan ini.
