Chapnews.id – Dinamika politik di tanah air kembali memanas menyusul langkah berani yang diambil oleh koalisi partai politik non-parlemen. Kelompok yang menamakan diri mereka Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) dikabarkan tengah bersiap untuk melakukan manuver penting guna menyuarakan aspirasi mereka terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Langkah ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan delapan partai politik yang saat ini tidak memiliki kursi di parlemen, namun memiliki visi besar untuk mengubah arah demokrasi Indonesia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan akan menerima audiensi gabungan dari koalisi GKSR pada Selasa pekan depan. Kabar mengenai pertemuan krusial ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Ramdhany, yang juga merupakan bagian dari gerakan tersebut. Benny menyebutkan bahwa Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, telah memberikan lampu hijau untuk menjadwalkan pertemuan tersebut.
"Kami telah menerima informasi bahwa pada hari Selasa mendatang, Pak Dasco telah menyiapkan waktu khusus untuk menemui pimpinan partai-partai yang tergabung dalam GKSR," ujar Benny dalam pernyataan resminya. Ia pun memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap terbuka yang ditunjukkan oleh pimpinan DPR. Menurutnya, keputusan untuk membuka ruang dialog bagi partai di luar parlemen merupakan sebuah sikap negarawan yang patut dicontoh, meskipun partai-partai tersebut tidak memiliki kekuatan suara di gedung parlemen saat ini.
Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah penyerahan naskah akademik RUU Pemilu yang telah disusun secara matang oleh GKSR. Naskah setebal 200 halaman tersebut bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan sebuah kajian mendalam yang memuat sekitar 30 isu krusial dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Salah satu poin paling kontroversial yang diusung adalah penolakan keras terhadap wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Ketua Umum GKSR, Said Iqbal, menegaskan bahwa kelompoknya menolak keras usulan kenaikan ambang batas menjadi 5 persen. Sebaliknya, mereka menawarkan solusi alternatif berupa penurunan ambang batas menjadi hanya 1 persen. Menurut Said, angka 1 persen dianggap lebih adil dan mampu mengakomodasi keberagaman suara rakyat, dengan tetap mempertimbangkan mekanisme fraksi gabungan atau kesepakatan koalisi yang dilakukan sejak awal sebelum pemilu berlangsung.
Koalisi GKSR sendiri merupakan gabungan kekuatan dari delapan partai politik, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Kehadiran mereka di tengah pembahasan RUU Pemilu diharapkan dapat menjadi penyeimbang agar aturan main demokrasi di masa depan tidak hanya menguntungkan partai-partai besar yang sudah mapan di parlemen, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kekuatan baru untuk tumbuh. Hingga berita ini diturunkan, pihak Sufmi Dasco Ahmad belum memberikan respons resmi terkait detail teknis pertemuan tersebut. Melansir laporan dari chapnews.id.
