Chapnews – Nasional – Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya skandal penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sempat menggemparkan jagat maya. Kelurahan Kalisari menjadi sorotan utama setelah terbukti memalsukan bukti penyelesaian laporan warga dengan foto hasil rekayasa AI. Pemprov DKI memastikan koreksi cepat dan pengawasan ketat akan diterapkan agar insiden serupa tak terulang.
Insiden ini bermula dari keluhan seorang warga yang frustrasi dengan parkir liar di lingkungannya. Setelah berulang kali mencoba menertibkan secara mandiri hingga melapor ke pihak kelurahan, ia memutuskan untuk menggunakan aplikasi JAKI. Namun, laporan yang diajukan melalui aplikasi tersebut mendadak berstatus ‘selesai’, disertai foto yang secara kasat mata terlihat tidak lazim dan diduga kuat merupakan hasil manipulasi berbasis AI. Hal ini sontak memicu reaksi negatif dari warganet yang mempertanyakan validitas dan integritas pelayanan publik.
Menanggapi kegaduhan ini, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi erat dengan Biro Pemerintahan, yang bertindak sebagai validator akhir seluruh tindak lanjut pengaduan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Biro Pemerintahan sendiri telah mengakui adanya kekeliruan fatal dalam proses validasi. Selama ini, kami belum pernah menemukan bukti tindak lanjut pengaduan yang menggunakan foto hasil rekayasa AI," ujar Budi, seperti dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Minggu (5/4).
Budi menambahkan, volume pengaduan masyarakat yang masif menjadi tantangan tersendiri. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, tercatat lebih dari 62.571 aduan masuk melalui berbagai kanal seperti JAKI dan sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) terintegrasi. Dengan rata-rata 20.857 pengaduan per bulan, Diskominfotik akan memperkuat Biro Pemerintahan dalam mengidentifikasi bukti tindak lanjut yang berpotensi menggunakan AI, demi akurasi dan akuntabilitas verifikasi.
Sebagai respons tegas, Biro Pemerintahan akan memberlakukan serangkaian tindakan korektif:
- Surat Teguran Tertulis: Kelurahan Kalisari akan menerima surat teguran tertulis atas indikasi pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- Input Ulang Pengaduan: Aduan masyarakat terkait parkir liar akan diinput ulang dan diarahkan kepada Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berwenang menangani urusan perparkiran.
- Larangan Penggunaan AI: Penerbitan Surat Edaran Sekretaris Daerah yang secara eksplisit melarang penggunaan AI dalam penyampaian bukti tindak lanjut pengaduan, sekaligus mengingatkan seluruh OPD/BUMD untuk menyelesaikan aduan dengan baik dan benar.
- Arahan Khusus: Pemberian arahan khusus dalam Townhall Meeting terkait penanganan pengaduan berulang agar tidak terjadi stagnasi atau penyelesaian yang tidak valid.
- Sanksi Tegas: Koordinasi dengan Inspektorat untuk merancang sanksi bagi OPD/BUMD yang terbukti melakukan pemalsuan bukti tindak lanjut, menegaskan komitmen Pemprov terhadap integritas.
Budi menegaskan, integritas dalam setiap proses tindak lanjut adalah harga mati, mengingat setiap laporan dari masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas layanan publik. "Kami sangat menyesalkan insiden ini karena berpotensi mencoreng nama baik dan kinerja para petugas di lapangan yang selama ini telah bekerja dengan dedikasi tinggi dan responsif," tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Budi juga mengajak warga untuk terus berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut yang dilakukan. "Kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan permasalahan di wilayahnya. Kami juga sangat mengapresiasi apabila masyarakat turut mengecek hasil tindak lanjut dan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan," pungkas Budi.
Komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, demi menjaga kepercayaan masyarakat.
