Chapnews – Nasional – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperbarui data penerima hunian sementara (huntara) dan dana tunggu hunian (DTH). Ini menjadi angin segar bagi ribuan warga terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mengingat pintu bagi usulan penerima baru masih terbuka lebar, bahkan bagi mereka yang terlambat melapor.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan hal tersebut saat menanggapi usulan penambahan 97 unit huntara dari Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, di Aceh Besar, baru-baru ini. Huntara tersebut diperuntukkan bagi warga yang sebelumnya mengungsi ke luar daerah dan kini mulai kembali ke kampung halaman.
"Selama masih ada masyarakat yang melaporkan kebutuhan hunian sementara sesuai kategori, prosesnya akan terus berjalan. Pintu tidak akan ditutup, bahkan jika ada keterlambatan, karena mereka adalah bagian dari warga negara kita yang membutuhkan," tegas Safrizal dalam keterangan tertulis yang diterima chapnews.id pada Sabtu (11/4).
Ia menambahkan, meskipun usulan diajukan belakangan, Satgas PRR akan tetap memprosesnya dengan didahului verifikasi lapangan yang ketat. Tim akan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi kerusakan rumah dan memastikan ketersediaan lahan yang layak untuk pembangunan huntara.
"Usulan dari Bupati Aceh Tamiang akan segera kami proses. Kami akan melakukan pengecekan menyeluruh, karena data by name by address sudah diserahkan. Nanti akan kami cocokkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mereka yang berhak tentu akan segera kami bangunkan huniannya," jelas Safrizal.
Lebih lanjut, Satgas PRR juga membuka kesempatan yang sama bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengusulkan penerima DTH baru. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan tidak ada satu pun penyintas yang luput dari pendataan dan bantuan yang seharusnya mereka terima.
Berdasarkan data terbaru Satgas PRR per 9 April 2026, progres pembangunan huntara di tiga provinsi terdampak telah mencapai angka impresif 91 persen, dengan 18.678 unit dari total 20.378 unit telah selesai dibangun. Secara rinci, di Aceh, 16.853 dari 18.524 unit telah rampung (90 persen); di Sumatra Utara, 995 dari 1.024 unit selesai (97 persen); sementara di Sumatra Barat, seluruh 830 unit yang direncanakan telah tuntas dibangun (100 persen).
Selain huntara, Satgas PRR juga telah merampungkan penyaluran DTH bagi penyintas yang memilih untuk tidak tinggal di huntara. Bantuan DTH diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total Rp1,8 juta. Penyaluran DTH ini telah mencapai 100 persen untuk 14.750 penerima di tiga provinsi, dengan rincian 8.684 penerima di Aceh, 4.162 di Sumatra Utara, dan 1.904 di Sumatra Barat.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa percepatan pembangunan huntara merupakan bagian dari strategi untuk segera membawa penyintas ke hunian yang layak. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) harus menjadi prioritas utama jangka panjang.
"Pendirian huntap yang harus menjadi prioritas paling utama, karena masyarakat tentu kita harapkan tidak perlu terlalu lama di huntara. Masing-masing sudah mengharapkan pemerintah membangun hunian permanen untuk mereka," pungkas Tito usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4).
