Chapnews.id – Masyarakat di wilayah Kalimantan Barat belakangan ini tengah didera keresahan akibat dua masalah krusial yang menghambat aktivitas sehari-hari, yakni kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan gangguan aliran listrik akibat pemadaman bergilir. Menanggapi gelombang keluhan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, akhirnya angkat bicara dan mengambil langkah tegas untuk mencari jalan keluar.
Guna membedah akar permasalahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar telah mengambil inisiatif dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral yang intensif. Pertemuan strategis ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama, mulai dari pihak Pertamina Kalbar, General Manager PLN Kalbar, Direktur AKR, hingga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Perhubungan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kendala teknis maupun distribusi dapat segera diatasi secara terpadu.
Dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @rianorsan.id, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjamin pemerataan distribusi BBM bersubsidi. Ia menyoroti bahwa akses terhadap energi tidak boleh timpang, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman maupun para nelayan yang menggantungkan hidup di kawasan pesisir.
Salah satu titik yang menjadi perhatian serius adalah kawasan Kakap. Sebagai wilayah pesisir, kelancaran pasokan solar sangat vital bagi keberlangsungan ekonomi para nelayan setempat. Dalam rapat tersebut, pihak Pertamina dan AKR telah memberikan komitmen kuat untuk segera menemukan solusi konkret. Tujuannya agar pasokan BBM bersubsidi kembali stabil, lancar, dan yang paling penting, tepat sasaran kepada mereka yang berhak.
Selain persoalan energi berbahan bakar, Pemprov Kalbar juga memberikan atensi khusus pada masalah pemadaman listrik bergilir yang sempat dikeluhkan warga. Berdasarkan penjelasan dari pihak PLN, gangguan listrik tersebut disebabkan oleh adanya proses perbaikan dan pemeliharaan rutin pada PLTU Bengkayang. Proses teknis ini diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 54 hari ke depan.
Meskipun kendala teknis tersebut sudah teridentifikasi, Gubernur Ria Norsan tidak tinggal diam. Ia mendesak pihak PLN untuk melakukan akselerasi atau percepatan dalam proses pemeliharaan tersebut. Menurutnya, pemadaman listrik yang berkepanjangan tidak hanya mengganggu kenyamanan rumah tangga, tetapi juga berisiko menghambat roda perekonomian daerah secara luas.
"Pemprov Kalbar mendesak agar proses pemeliharaan ini dipercepat semaksimal mungkin agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian warga," tegas Ria Norsan.
Pemerintah daerah berharap dengan adanya transparansi informasi mengenai penyebab pemadaman ini, masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan penyelesaian masalah ini hingga kondisi energi di Kalimantan Barat kembali normal dan stabil.
