Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Inflasi pangan yang melampaui ambang batas 5 persen kini menjadi sorotan utama pemerintah dan masyarakat. Jika tidak segera ditangani dengan serius, kondisi ini berpotensi besar menggerus pendapatan rumah tangga hingga 70 persen, sebuah ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi keluarga di Indonesia.
Menurut data yang dihimpun chapnews.id, porsi normal pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk kebutuhan pangan biasanya berkisar 35 persen. Namun, Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, memperingatkan bahwa jika harga pangan terus meroket tanpa kendali, alokasi tersebut bisa membengkak drastis mencapai 50 hingga 70 persen dari total pendapatan.
"Itu mengapa inflasi, khususnya inflasi pangan, krusial untuk dikendalikan. Pemerintah memang memiliki kendali atas harga BBM, listrik, dan transportasi karena termasuk kategori harga yang diatur. Namun, inflasi inti bergerak dipengaruhi oleh dinamika penawaran (supply) dan permintaan (demand), suku bunga, serta nilai tukar," jelas Hosianna. Ia menambahkan bahwa target inflasi Bank Indonesia sendiri berada di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Hosianna mencontohkan dampak berantai dari kenaikan harga BBM pada tahun 2022. Kebijakan tersebut memicu kenaikan suku bunga, yang kemudian berujung pada peningkatan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Fenomena ini terjadi karena lonjakan harga kebutuhan pokok, seperti beras, secara signifikan menggerus daya beli masyarakat, mengurangi kemampuan mereka untuk membayar cicilan, termasuk cicilan kendaraan bermotor.
Lebih lanjut, Hosianna memaparkan konsekuensi berantai dari inflasi yang tinggi terhadap perekonomian secara keseluruhan. "Jika inflasi melonjak, suku bunga berpotensi naik, membuat biaya kredit semakin mahal dan risiko gagal bayar meningkat. Ketika daya beli masyarakat melemah, pertumbuhan ekonomi pun ikut melambat," paparnya.
Dari perspektif korporasi, kenaikan harga bahan baku akan mendongkrak biaya produksi. Kondisi ini pada gilirannya dapat memaksa perusahaan untuk mengurangi produksi atau bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menciptakan efek domino yang merugikan baik bagi pekerja maupun iklim investasi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi pangan menjadi agenda mendesak yang membutuhkan strategi komprehensif dari pemerintah.
