Chapnews – Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil serta merilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026. Dalam forum penting yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8), Tito memaparkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fondasi digital dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih mumpuni.
Tito menekankan bahwa penguatan infrastruktur digital adalah kunci utama untuk menghadirkan layanan publik yang terintegrasi dan efisien. Salah satu inovasi yang disorot adalah integrasi identitas digital, khususnya melalui kolaborasi erat antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kami akan mengintegrasikan sistem dengan Kemenkes, rencananya akan diluncurkan Jumat ini," ungkap Tito. Ia menjelaskan bahwa setiap kelahiran di fasilitas kesehatan Kemenkes, baik rumah sakit pusat, daerah, maupun Puskesmas, akan langsung terhubung dengan Dukcapil. "Begitu anak lahir, informasi akan disampaikan ke Dukcapil, dan akta kelahirannya akan langsung diterbitkan secara daring," tambahnya, seperti dikutip dari keterangan resmi Kemendagri yang diterima chapnews.id.
Inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat, memungkinkan pelayanan yang optimal dan real-time. Oleh karena itu, Tito mengingatkan seluruh jajaran Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil di daerah untuk memastikan operasional sistem digital berjalan tanpa hambatan. Gangguan sekecil apa pun dapat berdampak serius pada kualitas layanan publik.
Untuk mendukung visi ini, pemerintah terus memperkuat berbagai elemen infrastruktur digital. Ini mencakup peningkatan jaringan, sistem keamanan, sistem cadangan (backup system), serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola layanan digital. Kapasitas bandwidth juga terus ditingkatkan demi layanan Dukcapil yang prima.
Aspek keamanan menjadi prioritas utama. Tito menegaskan bahwa sistem keamanan diperkuat sesuai standar ISO 27001, yang merupakan standar dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Sistem security-nya diperkuat menggunakan standar ISO 27001," ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap implementasi SPBE. Presiden telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memimpin upaya ini. Dalam konteks SPBE dan inisiatif nasional seperti "Satu Data Indonesia" yang sedang dalam proses legislasi, data Dukcapil memegang peranan fundamental. "Dua-duanya menggunakan fondasi datanya adalah data Dukcapil," pungkasnya.
