Chapnews – Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Keputusan ini menjadi sorotan tajam, mengingat perusahaan pulp dan kertas ini sebelumnya pernah disinggung oleh tokoh penting seperti Luhut Binsar Pandjaitan terkait dampak lingkungan dan pemanfaatan lahan.
Luhut, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), bahkan secara terbuka menyarankan agar izin Toba Pulp Lestari dicabut. Ia menilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan tersebut sudah terlalu masif dan merugikan negara. Luhut juga menyoroti penguasaan lahan yang luas oleh satu pihak, yang menurutnya tidak adil dan merugikan kepentingan nasional.
Toba Pulp Lestari sendiri termasuk dalam daftar 28 perusahaan yang dianggap bermasalah terkait kerusakan lingkungan dan pelanggaran aturan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini semakin memperkuat alasan di balik pencabutan izin usaha oleh Presiden Prabowo.
Menanggapi keputusan tersebut, pihak Toba Pulp Lestari menyatakan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari pemerintah. "Perseroan saat ini sedang melakukan klarifikasi dan koordinasi aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, serta implikasi dari pernyataan pemerintah dimaksud," jelas Hendry, Legal & Litigation Section Head INRU, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan selanjutnya dari kasus ini tentu akan terus dipantau oleh Chapnews – Ekonomi – , mengingat dampaknya yang signifikan terhadap industri pulp dan kertas serta lingkungan hidup di Indonesia.
