Chapnews – Ekonomi – Gelombang pemadaman listrik bergilir yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) belakangan ini telah memicu kekhawatiran serius di kalangan pemerintah. Kebijakan yang dipicu oleh menipisnya pasokan batu bara dan kendala teknis pada sejumlah pembangkit listrik ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas aktivitas masyarakat serta kelangsungan sektor usaha. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun angkat bicara, memastikan langkah koordinasi telah ditempuh untuk mengatasi persoalan mendesak ini.
Situasi ini muncul akibat kombinasi faktor, mulai dari krisis bahan bakar utama seperti batu bara hingga gangguan operasional pada beberapa infrastruktur pembangkit. Dampaknya terasa luas, mulai dari terhambatnya produksi industri hingga ketidaknyamanan rumah tangga, yang berpotensi melumpuhkan roda perekonomian nasional jika tidak segera ditangani.
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Langkah cepat segera diambil melalui serangkaian rapat koordinasi lintas kementerian guna merumuskan solusi taktis bersama pihak terkait. "Tentu saja ini sangat berpengaruh," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026). Ia menambahkan, "Kami sudah meminta PLN dan telah rapat dengan Menteri ESDM. Harapannya, masalah ini bisa diselesaikan pada bulan Juni." Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencari solusi taktis dan mengakhiri krisis listrik secepatnya.
Pemerintah menyadari betul bahwa pasokan listrik yang stabil adalah tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan krisis energi primer dan gangguan teknis pada fasilitas PLN memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Kementerian terkait terus memantau ketat komitmen PLN dalam mengamankan rantai pasok energi serta mempercepat perbaikan infrastruktur yang bermasalah, demi menjamin keberlangsungan pasokan listrik nasional dan menjaga stabilitas ekonomi.
