Chapnews – Ekonomi – Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa baru-baru ini kembali menyalakan alarm akan krusialnya harmonisasi kebijakan antara sektor pertambangan dan kebutuhan energi nasional. Rantai pasok batu bara, sebagai tulang punggung pembangkit listrik, ternyata terbelit oleh serangkaian faktor kompleks yang memerlukan perhatian serius.
Menurut analisis terbaru dari Tenggara Strategics, gangguan pasokan ini bukanlah insiden tunggal yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari tantangan sistemik yang mengakar dalam seluruh rantai pasok energi. Laporan ini dirilis pada Kamis, 02 Juli 2026, oleh Feby Novalius, seorang jurnalis yang mengamati sektor energi.
Analisis tersebut menyoroti beberapa pilar yang memengaruhi stabilitas pasokan, meliputi dinamika produksi batu bara di tingkat nasional, implementasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mengatur kewajiban pasokan untuk pasar domestik, hingga proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menjadi gerbang operasional bagi perusahaan tambang.
Salah satu poin krusial yang diungkap Tenggara Strategics adalah perubahan masa berlaku RKAB, dari sebelumnya tiga tahun menjadi hanya satu tahun. Perubahan ini, lanjut riset tersebut, telah menciptakan ketidakpastian signifikan. Banyak perusahaan tambang dilaporkan masih menanti persetujuan RKAB baru hingga akhir Mei atau awal Juni, menyebabkan penyesuaian operasional yang signifikan dan penundaan pengiriman batu bara pada periode tersebut.
Kondisi ini secara langsung berdampak pada fleksibilitas pasokan batu bara, termasuk kemampuan untuk memenuhi kontrak pasokan ke sektor ketenagalistrikan yang vital bagi stabilitas listrik nasional. Sinkronisasi kebijakan yang lebih baik antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sektor ketenagalistrikan dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya insiden pemadaman dan menjaga ketahanan energi jangka panjang.
(Foto: chapnews.id/PTBA)
