Chapnews – Nasional – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), akhirnya memberikan klarifikasi mendalam terkait ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kini menjadi sorotan dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Dengan tegas, JK membantah keras tuduhan penistaan agama yang dialamatkan kepadanya, menegaskan bahwa apa yang disampaikannya justru berlandaskan pada upaya perdamaian.
JK menjelaskan, ceramah kontroversial tersebut diselenggarakan saat bulan Ramadan tahun ini, di mana ia diundang untuk menyampaikan materi bertema perdamaian. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan berbagai bentuk konflik yang pernah terjadi di dunia maupun di Indonesia, mulai dari konflik ideologi seperti Madiun, konflik wilayah seperti Timor-Timur, hingga konflik ekonomi di Aceh. Pembahasan kemudian berlanjut pada konflik yang berlatar belakang agama, menyoroti kasus Ambon dan Poso.
"Saya jelaskan satu per satu. Kemudian satu-dua menit, saya membicarakan konflik karena agama, di antaranya kasus Ambon-Poso," ujar JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4). Ia menegaskan bahwa konflik di kedua daerah tersebut kala itu berlarut-larut tanpa ada pihak yang mampu mendamaikan. JK lantas memutuskan untuk turun tangan langsung dalam penyelesaian konflik tersebut. "Benar tidak saya menista agama? Saya justru mendamaikan ini, apakah itu menista agama? Saya mempertaruhkan jiwa saya bersama Hamid, masuk ke daerah-daerah konflik itu," tegasnya, menantang balik tuduhan yang ada.
JK menjelaskan, penggunaan istilah "syahid" dalam ceramahnya adalah karena ia berada di masjid. Ia mencoba menggambarkan bagaimana masyarakat di daerah konflik Ambon dan Poso kala itu memiliki pemahaman bahwa mereka tengah berperang atas nama agama, di mana siapa pun yang meninggal akan dianggap syahid dalam Islam, atau martir dalam Kristen. "Yang saya katakan ya karena hampir sama, syahid dan martir hampir sama. Cuma bedanya caranya," imbuh JK. Ia menekankan bahwa esensinya serupa, yakni meninggal karena membela keyakinan agama.
Lebih lanjut, JK menegaskan bahwa inti dari pernyataannya bukan mengenai dogma atau ideologi agama. "Saya tidak bicara tentang dogma agama, tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh? Ada tidak ajaran Islam dan Kristen yang menyuruh saling membunuh? Tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama," pungkasnya, menggarisbawahi bahwa tindakan saling bunuh adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai agama.
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah organisasi lainnya melaporkan JK ke kepolisian. Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, menyatakan bahwa pernyataan JK dinilai menyinggung ajaran Kristen dan berpotensi menimbulkan kegaduhan, khususnya terkait pandangan bahwa ajaran Kristen tidak pernah membenarkan tindakan membunuh sebagai jalan menuju surga. Laporan serupa juga dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara ke Polda Sumut pada 14 April lalu.
Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai menyuarakan dorongan untuk menyelesaikan polemik ini melalui jalur dialog, ketimbang proses hukum. "Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai, sebagaimana dikutip oleh chapnews.id, menyerukan pendekatan yang lebih konstruktif.
