Chapnews – Nasional – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), akhirnya angkat bicara mengenai polemik yang menyelimuti ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurut JK, kontroversi tersebut baru mencuat setelah ia mengambil dua langkah signifikan: melaporkan Rismon Hasiholan terkait isu hoaks ijazah Presiden Jokowi dan secara terbuka meminta Presiden menunjukkan ijazah aslinya. Pernyataan ini disampaikan JK di kediamannya di Jakarta Selatan pada Sabtu (18/4), menjelaskan kronologi di balik kegaduhan yang berawal dari ceramah pada 5 Maret lalu.
JK menegaskan bahwa ia tidak bermaksud politis, namun melihat adanya korelasi langsung antara tindakannya dan munculnya polemik. Ia menjelaskan, "Ini timbul setelah saya mengadukan Rismon dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-teriak demo. Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah. Kasih lihat ijazah saja. Itu saja." Menurutnya, permintaan agar Jokowi memperlihatkan ijazah asli bertujuan untuk mengakhiri perpecahan dan spekulasi di tengah masyarakat yang telah berlangsung lama.
Sebagai seorang senior yang lebih tua dari Presiden Jokowi, JK mengaku menyampaikan hal tersebut murni sebagai nasihat. Ia membantah tudingan bahwa ia menuduh atau melawan Presiden. "Banyak yang mengatakan apalagi Pak JK itu, Pak Jokowi kurang apa ke Pak JK sehingga begini? Apa saya tuduh? Enggak. Ada enggak saya tuduh? Enggak. Saya lawan enggak Pak Jokowi? Enggak," ujar JK, menepis anggapan miring. JK meyakini keaslian ijazah Jokowi dan berharap transparansi dapat meredakan ketegangan publik.
Sebelumnya, ceramah JK yang membahas konflik Poso dan Ambon di Masjid UGM pada 5 Maret lalu memang memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi melaporkan JK ke kepolisian. Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, menyatakan bahwa pernyataan JK dinilai menyinggung ajaran Kristen dan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Ia secara tegas membantah bahwa ajaran Kristen membenarkan tindakan membunuh sebagai jalan menuju surga, seperti yang disinyalir dalam ceramah tersebut.
Tak hanya di Jakarta, laporan serupa juga muncul dari Sumatra Utara pada 14 April lalu. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara turut melaporkan JK ke Polda Sumut dengan tuduhan penistaan ajaran agama. Kontroversi ini menunjukkan betapa sensitifnya isu agama dan politik di ruang publik, serta bagaimana sebuah pernyataan dapat memicu beragam interpretasi dan reaksi hukum.
